Pelaksanaan sita barang milik wajib pajak sebagai sarana pelunasan hutang pajak :: Studi kasus di KPP Serang

SUPRIYONO, Gunawan, Prof.Dr. Nurhasan Ismail, SH.,M.Si

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan barang milik wajib pajak sebagai bagian dari alat pemaksa untuk pelunasan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Serang dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan sita terhadap barang milik wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Serang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan penyitaan sebagai sarana pelunasan hutang pajak. Disamping penelitian lapangan juga ditunjang dengan penelitian kepustakaan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Dari penelitian juga dapat disimpulkan bahwa meskipun penyitaan sebagai sebuah sarana sudah mempunyai aturan yang sangat jelas, tapi ternyata juga dalam praktek tidak selalu sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu dari penelitian juga dapat ditarik kesimpulan bahwa selama kurun waktu 3 tahun dari 2005-Juli 2007, prosentase pembayaran utang pajak tidaklah begitu signifikan, tidak sampai 1% dari jumlah utang pajak. Selain itu, prosentase pembayaran utang pajak tertinggi terjadi pada Pebruari 2005. Bahkan ada dalam satu periode tertentu tidak ada pembayaran sama sekali atau 0%, yaitu bulan September 2005, Pebruari 2006, dan bulam Mei 2007. Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata penyitaan sebagai sebuah alat pemaksa untuk pelunasan utang pajak dipandang sebagai salah satu upaya efektif dalam pembayaran utang pajak. Selain itu, di KPP Serang ternyata belum pernah dilakukan penyitaan terhadap tanah atau bangunan dengan alasan likuiditas aset.

This research aims to find out the confiscation of taxpayer’s property as a part of applying pressure tool on taxpayment and to discover the constraints encountered in carrying out confiscation on taxpayer’s property in Tax Service Bureau, Serang. In this research empirical juridicial method was used. It laid more stress on overall, systematic, accurate, and factual fieldwork on the facts related to the carrying out of confiscation as a means of paying tax obligation. The study also employed library study in support of data obtained in fieldwork. Research results shows that 1) although confiscation as a means that has its clear arrangement, in practice, it turns out to be incompatible with the existing regulation. 2) Three-years period of time, i.e., from 2005 to July 2007, did not show significant prosentage of tax obligation payment, that is to say; it did not reach 1% of total tax obligation. 3) The highest prosentage of tax obligation payment occurred in Pebruary, 2005. Even there was evidently no tax obligation payment at all (0%) in one period of time, i.e., September 2005, Pebruary 2006, and May 2007. The conclusion could be drawn on: In fact, confiscation as a pressure tool is seen as an effective effort to apply pressure on tax obligation payment. In addition, Tax Service Bureau Serang, in fact, has never carried out confiscation on taxpayer’s property because of liquidity on assets.

Kata Kunci : Hukum Perpajakan,Utang Pajak,Sita Barang, Tax Obligation, Confiscation