Perlakuan penagihan pajak terhadap investor asing yang meninggalkan hutang pajak dalam rangka Law Enforcement

WARDANA, Wisnu Kusuma, Prof.Dr. M. Hawin, SH.,LL.M

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tesis ini dibuat bertujuan untuk mengetahui perlakuan dan penangganan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka law enforcement terhadap para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi mereka meninggalkan hutang pajak yang seharusnya dilunasi oleh mereka. Penelitian ini merupakan pengabungan dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder dan penelitian hukum empiris yang meneliti data primer yang memerlukan responden. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan dan hutang pajak di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut Juru Sita Pajak mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata cara dan Jadwal Penagihan Pajak. Penangganan secara khusus terhadap isvestor asing yang berkedudukan sebagai Penanggung Pajak dengan menggunakan berbagai mekanisme dan upaya yang meliputi : A. Bagi investor asing yang diduga masih berada di Indonesia mekanisme yang ditempuh meliputi : 1. Melakukan travel ban atau pencegahan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan menggunakan mekanisme dan upaya ini ternyata menghasilkan untuk melakukan penagihan pajak. 2. Bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) namun upaya kerja sama ini tidak ada hasilnya. B. Bagi investor asing yang diduga sudah berada di luar Indonesia mekanisme yang ditempuh meliputi : 1. Kerjasama dengan Kedutaan Besar dari negara asal investor asing yang menjadi Penanggung Pajak tersebut, dan upaya kerja sama melakukan bantuan penagihan pajak tersebut tidak mengahasilkan. 2. Kerjasama dengan pihak perbankan baik bank yang yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, upaya ini menghasilkan penggurangan tunggakan pajak Apabila upaya tersebut tidak membawa hasil, maka dapat dipastikan hutang pajak tidak dapat ditagih pada akhirnya hutang pajak tersebut akan dihapus

This thesis goal is to understand treatment and solution used by Tax General Directorate in framework of law enforcement to foreign investors investing their capital in Indonesia, but they left their tax debt that they should pay for. This reserch is combination of normative law reserch, namely a law reserch that was conducted by choosing reference materials or secondary data, and an empirical law reserch to examine primary data requiring respondents. The collected data, then, were analyzed by juridical-normative approach based on qualitative analysis method. Based on results of thesis research, it could be concluded that treatment and tax debt in Indonesia refer ti Law No. 19 of 2000 on Tax Collection with Compultion Letter and, in term of the performance of Law, the Tax Seizure Personnel refers to the Financial Minister Decision No. 561/KMK.04/2000 on System and Schedule of Tax Collection. Special solution to the foreign investors functioning as Tax Payers used various mechanisms and efforts, such as: A. For foreign investors who are supposed still existing in Indonesia, mechanisms used are as follows: 1. Performance of Travel Ban or prevention cooperating with Immigration General Directorate. In fact, use of these mechanism and effort results in good treatment of tax collection. 2. Cooperation with Investment Coordination Broad (BKPM), this cooperation effort had no good result. B. For foreign investors supposed existing outside Indonesia, mechanism used are as follows: 1. Cooperation with Ambassadors of original states of foreign investors being Tax-Payers, and the cooperation effort to help collect the tax had no good results. 2. Cooperation with both foreign and dometic banking, this effort reduced tax arrears. If the efforts have no good results, the tax debt is certaintly not able to be collected, and, finally, the tax debt would be eliminated.

Kata Kunci : Hukum Perpajakan,PMA,Penagihan Hutang Pajak,oreignInvestors,TaxDebt