Aspek kerugian keuangan negara pada pelanggaran hak cipta khusus mengenai CD bajakan

PRAMONO, Widyo, Prof.Dr. M. Hawin, SH.,LL.M

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang bertujuan mengetahui gambaran aspek kerugian keuangan negara pada pelanggaran Undangundang hak cipta dan hak terkait khususnya mengenai CD bajakan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan di Jakarta, dengan pertimbangan Jakarta sebagai pusat bisnis, dimana banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait sekaligus penegakan hukumnya. Metode pengambilan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik non-probably sampling dan cara menentukan sampel data dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu menentukan sampel yang didasarkan pada tujuan atau pertimbangan tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta dan hak terkait masih terfokus pada upaya untuk mengurangi tindak pembajakan yang marak di Indonesia dan menanggapi pandangan internasional mengenai lemahnya sistem perlindungan hak cipta dan hak terkait di Indonesia. Sementara itu, mengenai aspek kerugian keuangan negara sebagai akibat pelangaran hak cipta dan hak terkait belum terlihat adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil. Penegakan hukum di bidang hak cipta dan hak terkait melalui jalur pidana sebagai usaha pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi pun belum efektif dengan terhambatnya eksekusi pidana denda yang dijatuhkan dengan alasan terpidana tidak mampu dan terpidana menjalani hukuman kurungan pengganti denda. Sementara itu, upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata belum pernah dilakukan oleh negara atau pemerintah Indonesia, yang secara teoritis hal tersebut dapat dilakukan melalui gugatan intervensi yang diajukan oleh negara atau pemerintah melalui Jaksa Pengacara Negara. Dalam pengajuan gugatan intervensi diperlukan kerjasama dan koordinasi antara Departemen Keuangan R.I., Kejaksaan R.I. dan BPK R.I. atau BPKP.

This research has the quality of normative legal research ( juridical – normative ) which intends to find out the description about state’s financial detriment aspect on violation of copyright law specifically about CD piracy. This research is done with literature and field research methods of study in Jakarta, considering Jakarta as a business center, where so many problems related to copyright violation take place as well as the law enforcement. The method of obtaining data in this research is done by non-probably sampling technique and the determination of data samples is done by purposive sampling technique, that means determine samples based on some specific purposes and considerations. The result of this research shows the government’s policies to prevent copyright and neighbouring rights violation still focus on efforts to cut down piracy which are lustrous in Indonesia and to respond to the world’s opinions about weaknesses of copyright and neighbouring rights protection system in Indonesia. In the meantime, on state’s detriment aspect that caused by copyright and neighbouring rights violations still cannot be seen that there are some policies already taken by the government. Law enforcement in copyright and neighbouring rights sector through criminal law as the means to return state’s financial detriment losses is not effective yet because there are obstacles in the execution of fine as a punishment imposed with the reasons such as incapable in financial and the sentenced endure imprisonment as the substitution of fine punishment. Meanwhile, the effort to return state’s financial detriment through civil proceedings has never been done by the state or the government of Indonesia, which is theoretically, can be done by using intervention suit instituted by state or the government of Indonesia by means of State Attorney. When instituting an intervention suit, cooperation and coordination is needed between Department of Finance, Attorney General of the Republic of Indonesia, BPK or BPKP.

Kata Kunci : Hak Cipta,Pelanggaran,CD Bajakan, Copyright and Neighbouring Rights – State’s Financial Detriment.