Potensi dan implikasi permasalahan hukum terhadap pembatalan perjanjian jual beli piutang antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan PT. Vista Bella Pratama dalam kasus jual beli piutang atas nama PT. Timor Putera Nasional

LUTHFI, Hery, Prof.Dr. M. Hawin, SH.,LL.M

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa apakah secara keperdataan pemerintah (dalam hal ini Kejaksaan Agung) dapat membatalkan Perjanjian Jual Beli Piutang antara BPPN dan VBP, meskipun jual beli tersebut didasari oleh suatu tindakan hukum yang tetap dan mengikat yaitu melalui mekanisme lelang dengan persyaratan lelang yang cukup ketat. Pada tahap awal dalam penelitian ini mengkaji kewenangan BPPN selaku penjual dan pelaksana lelang, hal-hal pokok (substansial) dalam Perjanjian Jual Beli Piutang antara BPPN dan VBP, kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini yang bertindak sebagai pengacara Negara. Kemudian juga dikaji lebih jauh mengenai potensi dan implikasi permasalahan hukum yang muncul sehubungan dengan pembatalan perjanjian jual beli piutang dimaksud. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti ketentuanketentuan menyangkut kewenangan BPPN dalam Peraturan Pemerintah No. 17/ 1999; Keputusan-keputuan Presiden pasca pembubaran BPPN khususnya Kepres No.8/ 2006 yang melimpahkan kewenangan Tim Pemberesan BPPN kepada Menteri Keuangan, ketentuan-ketentuan mengenai larangan-larangan yang terdapat dalam Perjanjian Jual beli Piutang yang kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek mengenai pembatalan perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, terkait dengan upaya pembatalan perjanjian dan potensi dan implikas permasalahan hukum yang timbul akibat pembatalan perjanjian sesuai dengan kajian-kajian normanorma hukum yang berlaku. Secara keperdataan pemerintah melalui Kejaksaan Agung memiliki kewenangan dan celah hukum/ konstruksi hukum yang cukup kuat untuk melakukan pembatalan perjanjian jual beli piutang dimaksud dengan didukung oleh fakta-fakta hukum tentang tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun mengingat akibat/ implikasi pembatalan tersebut terkait dengan adanya pihak ketiga sebagai pemilik piutang terakhir dan tindakan-tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan dengan penyelesaian hutang-piutang tersebut kepada PT. Timor Putera Nasional, kiranya Kejaksaan Agung perlu lebih cermat dalam menentukan dasardasar gugatan, pemilihan para pihak yang akan digugat, serta mempertimbangkan isu mengenai keengganan masuknya investor asing mengingat tidak adanya kepastian dan penegakkan hukum yang baik di Indonesia.

The objective of this research is to conduct comprehensive analysis based on civil law pertaining to legitimacy of the Government of Indonesia (in this case was represented by the Attorney General) in annulment of Sales and Purchase Agreement between IBRA and VBP, despite the fact that such Agreement was made based on legal-binding, tender procedures with strict requirements. Initially, this thesis studied the rights and authority of IBRA as the selling and tendering party, substantial stipulations included in the Receivables Sales and Purchase Agreement between BPPN and VBP, as well as rights and authority of the Attorney General which acted as the Government’s attorney. During its further stage, this thesis studied the legal implication and potential issues that might arise from this Annulment. In writing this thesis, the authors conducted analyses that are based on normative approach by looking into the related laws and regulations, including the authorities of IBRA under Government Regulation No. 17/1989; Presidential Decree No. 8/2006 pertaining to delegation of authority from IBRA Closure Team to the Minister of Finance, provisions and prohibitions described in the Receivables Sales and Purchase Agreement and their relations to annulment provisions in Indonesian Civil Code, and other related laws and regulations. Legal implications and potential issues that might arise from the Annulment were than analyzed based on those prevailing laws and regulations. Based on Civil Law, the Government of Indonesia, as represented by the Attorney General retains the authority to annul such Receivables Sales and Purchase Agreement, supported by legal evidence pertaining to incompliance against Article 1320 of the Civil Code. However, considering that there are legal implications to a third party as the last owner of the receivable in question and that such third party has taken actions in the effort to settle such receivables with PT Timor Putra Nasional, the study concluded that the Attorney General to be more careful in determining the basis of the law suit, the parties to be sued and the implication of the law suit, particularly in sending unfavorable signals to potential foreign investors, as such law suit may reflects inconsistencies of law enforcement in Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Jual Beli Piutang, BPPN dan PT Vista Bella Pratama.