Perjanjian penguasaan hak atas tanah antara warga negara asing dan warga negara Indonesia

JAYA, Agus Sami, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian yang dibuat oleh warga negara asing dan warga negara Indonesia dengan tujuan agar warga negara asing tersebut menguasai tanah selayaknya warga negara Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak warga negara asing maupun warga negara Indonesia dalam perjanjian dengan tujuan agar warga negara asing tersebut menguasai tanah selayaknya warga negara Indonesia. Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan library research dan field research. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah deskripif kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat oleh warga negara asing dan warga negara Indonesia dengan tujuan agar warga negara asing tersebut menguasai tanah selayaknya warga negara Indonesia secara hukum merupakan perjanjian yang tidak sah. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif dari perjanjian tersebut. Berdasarkan pada Pasal 26 UUPA dan Pasal 14 UUPM maka perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang taat terhadap hukum. Karena itulah pihak dalam perjanjian yang mendasari penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing tidak mendapatkan perlindungan hukum. Bahkan menurut Pasal 26 ayat (2) UUPA perjanjian tersebut batal demi hukum dan tanah sebagai objek perjanjian tersebut jatuh menjadi tanah negara serta semua pembayaran yang diterima tidak dapat dituntut kembali.

The research is aimed to find out the legality of agreement between foreigners and Indonesian citizens with the purpose the foreigners to acquisite the lands as Indonesian citizens do and to find out the legal protection for foreigners and Indonesian citizens in the agreement for foreigner to acquisite the land as Indonesian citizens do. This is a juridicial empirical study employing library and field research. To analyze data, the study uses descriptive qualitative approach. The research finds out that the agreement between foreigners and Indonesian citizens purported for foreigners to acquire the land in the similar way of Indonesian citizens is null and void as a result of failure in fulfilling subjective as well as objective requirements of the corresponding agreement. According to Article 26 of Basic Agrarian Law Act (UUPA) and Article 14 of Investment Law (UUPM), the legal protection is only valid for the parties who comply with the law. Therefore, the respective parties involved in the agreement on acquisiton of rights to land by foreigners are legally not protected. Furhtermore, as referred to Article 26 Paragraph 2 Basic Agrarian Law Act, the agreement is null and void and the land as the subject of the agreement shall be converted into government’s property and all paid expenses cannot be claimed.

Kata Kunci : Hukum Pertanahan, Hak Atas Tanah, WNA, agereement, acquisition of rights, foreigners.