Kedudukan hukum kreditur pemegang hak tanggungan dala putusan pailit dan penetapan perlawanan eksekusi Pengadilan Negeri

IRIANTI, Satyawati Yun, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian tentang Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Putusan Pailit dan Penetapan Perlawanan Eksekusi Pengadilan Negeri merupakan penelitian yuridis normative. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah benar ada pertentangan antara Undang-undang Hak Tanggungan khususnya Pasal 21 dengan Undang-undang Kepailitan khususnya Pasal 56 ayat (1). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan, walaupun UUK lahir dari hukum privat yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata namun ia berkarakteristik hukum public artinya bisa dipaksakan berlakunya untuk kepentingan umum. Penulis menyimpulkan Undang-undang Kepailitan dikedepankan berlakukanya bila dihadapkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan karena di dalam perkara kepailitan terdapat lebih dari satu kreditur yang mempunyai kepentingan yang sama walaupun pemenuhan piutang untuk kreditor separatis dan kreditur konkuren berbeda karena kreditor separatis dijamin tersendiri dengan hak tanggungan sedangkan kreditor konkuren dibagi bersama kreditor konkuren lainnya. Jadi, undang-undang kepailitan memperhatikan kepentingan orang banyak. Sedangkan kreditor separatis dalam kedudukannya sebagai pemegang hak tanggungan, pengadilan tidak akan mengabaikan pemegang hak tanggungan. Eksekusi terhadap obyek yang telah diletakkan hak tanggungan dibatalkan dengan penetapan pengadilan

The study about the Legal Status of Creditor as the Holder of Guarantee Right in the Verdict of Bankcrupty and the Provision of Resistance against the Execution of State Court is a normative juridical study. It is conducted to find out whether or not there is contradiction between Law on Guarantee Right, especially in Article 21 and Law on Bankcruptcy, especially in Article 56 (1). Data used in the study are primary that provision directly obtained from source persons as well as secondary obtained by using a literature study. The result of the study reveals, although the Law on Bankruptcy was passed on the base of the private law of Article 1131 and 1132 of Civil Code, it characterizes public law, meaning that it could be forced to apply for the sake of public interest. Author concluded that the Law on Bankruptcy was put firstly in application if we were encountered with the Law on Guarantee Rights because in the bankruptsy there is more than a creditor with same interest. It was despite the fact that the fulfillments of account receivable for separatist creditor and concurrent creditor are, however, different due to the separatist creditor was specifically assured by using the guarantee right while the concurrent creditor was divided together with other concurrent creditor. Thus, the Law on Bankruptcy called attention to the interest of many in society. In his position as the holder of guarantee right, the court will not disregard the holder of guarantee right. In the execution of object stipulated, the guarantee right was canceled by the provision of court.

Kata Kunci : hak tanggungan, kepailitan, hukum publik, Guarantee right, bankruptcy, public law