Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi

DONA, Fery, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Bantul di bidang investasi dan untuk mengetahui apa saja kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada responden yang terkait langsung dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian pustaka untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca buku dan dokumen yang berkaitan dengan data yang dicari. Dari penelitian ini diperoleh hasil, kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Bantul di bidang investasi antara lain: merealisasikan kawasan industri di piyungan, menetapkan peraturan daerah tentang kemitraan daerah, membentuk dinas perizinan dan melakukan promosi investasi. Selain itu juga diperoleh hasil, kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mendukung iklim investasi antara lain: menunda berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul, pembebasan retribusi pada dinas perdagangan perindustrian dan koperasi, dan memberikan fasilitas lahan dan insentif sewa lahan.

The objective of this research wass to know how Bantul district government’s legal policies in investment and to know what Bantul district government’s policies in supporting the investment were. This research was a field research, by observing and interviewing the respondents who were interrelated with Bantul district government’s policies in supporting the investment. Besides, there was also literature research to obtain secondary data by reading some books and documents that connected with the data The result of this research were, Bantul district government’s legal policies in the investment: to realize industrial region in Piyungan, to determine local regulation about local partnership, to form department of licence, and to promote investment. Besides that, Bantul district government’s legal policies in supporting the investment were: to delay the effective of local regulation number 1 year 2005 regarding workers placement in Bantul, to free from tax in the department of industrial trade and cooperation, and to give land facility and incentive land rent.

Kata Kunci : Hukum Bisnis, Investasi, Kebijakan Pemerintah Daerah, Policy, local government, and investment.