Pelaksanaan lelang eksekusi pajak pada KP2LN Yogyakarta atas barang sitaan pajak berupa barang tak bergerak yang juga merupakan jaminan hutang kreditur bank :: Studi kasus Piutang Negara Macet PT BRI Persero Jakarta

BUDIPRASETYA E.P.Y., Raden Priharta, Prof.Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.CN

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan kendalakendala dalam proses pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak di KP2LN Yogyakarta atas barang sitaan pajak berupa barang tak bergerak yang juga merupakan jaminan hutang kreditur bank serta penyelesaian hutang Wajib Pajak/debitur apabila timbul konflik hak mendahulu antara pajak ( fiskus ) dengan kreditur bank. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber maupun responden di KPKNL Jakarta II, KPKNL Yogyakarta dan KPP Yogyakarta Satu. Data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari Hasil Penelitian ini diketahui bahwa: 1. Penanggulangan kendala-kendala dalam proses pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak pada KP2LN Yogyakarta atas barang sitaan pajak berupa barang tak bergerak yang juga merupakan jaminan hutang kreditur bank terdiri dari penggunaan fotokopi SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan) bukti kepemilikan tanah obyek lelang dan penyesuaian pelaksanaan lelang eksekusi dengan peraturan petunjuk pelaksanaan lelang yang berlaku pada saat itu. 2. Penyelesaian pelunasan hutang Wajib Pajak/debitur bank apabila timbul konflik hak mendahulu antara pajak (fiskus) dengan kreditur bank dalam lelang eksekusi barang sitaan pajak di KP2LN Yogyakarta yang juga merupakan jaminan hutang kreditur bank diselesaikan dengan jalan kompromi yang dituangkan dalam sebuah notulen, walaupun pemenuhan hutang pajak mempunyai hak untuk didahulukan (previlege) sebagaimana diatur Pasal 19 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum karena lebih ditujukan pada pencapaian tujuan yang memenuhi asas manfaat dan Asas Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara.

The study aims to comprehend the prevention of obstacles in the proceeding process of tax execution auction in Service Office for State Loans and Auction (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara - KP2LN) Yogyakarta over tax confiscation property of immovables acting as bank creditor’s collateral and the settlement of taxpayer’s/debitor’s tax payable provided conflict on prior right occurs between tax (fiskus) and bank creditor. The study belongs to judicial empirical research completed with library research. The data employed are primary and secondary data. Primary data are obtained through interview with resource persons as well as respondents in Service Office for State Assets and Auction (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang – KPKNL) Jakarta II, Service Office for State Assets and Auction Yogyakarta and Tax Service Office (Kantor Pelayanan Pajak – KPP) Yogyakarta I. Secondary data are gathered through searching of primary, secondary and tertiary legal sources. Overall gathered data are subsequently analyzed qualiatively. The study finds out that: 1. To cope with obstacles in the proceeding process of Tax execution auction in KP2LN Yogyakarta over tax confisction property of immovables acting as bank creditor’s collateral, steps are divided in the using of Certificate of Right to Building Usage fotocopy (fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan – SHGB) as proof of land ownership which is going to be an auction property and the adaptation in the proceeding of tax execution action with the guideline regulation which prevails at the moment. 2. The settlement of taxpayer’s/debitor’s tax payable provided the conflict on prior right occurs between tax (fiskus) and bank creditor in tax execution auction in Service Office for State Loans and Auction Yogyakarta over confiscation property acting as bank creditor’s collateral is proceeded by compromy manifested in notes, despite the settlement of tax payable has a prior right (privilege) as regulated in Tax Collection by Warrant Law Article 19 in conjunction with General Provisions and Taxation Procedures Law Article 21 paragraph (1). The policy can be justified in terms of moral and legal as it is aimed at accomplishment of the purposes conforming the principles of benefit and Freies Ermessen principles in State Administration Law.

Kata Kunci : Hukum Perbankan, Lelang Eksekusi Pajak, Jaminan Kreditur Bank, Proceeding of Tax Execution Auction, Tax Confiscation Property, Bank Creditor’s Collateral