Analisa Yuridis atas pembatasan kewenangan Notaris yang diatur dalam KEPMENEG Koperasi dan UKM No.98/KOP/M/M.UKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi

YULIYANTO, Purba Sutato, Djoko Sukisno, SH.,CN

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Cara pendekatan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada jenis penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Namun untuk mendukung serta melengkapi data tersebut, juga dilaksanakan penelitian lapangan. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan melalui studi dokumen yang didukung oleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang menggunakan metode kualitatif yang penyampaiannya dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.UKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, terjadi pembatasan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, karena adanya pembekalan teknis dan sertifikasi bagi Notaris yang merupakan parameter untuk mengukur tingkat kecakapan dan kewenangan Notaris dalam membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan perkoperasian yang hal ini jelas sangat bertentangan dengan kewenangan Notaris sebagaimana tercantum pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

The present research was a normative juridical study, namely it was based on literature study to obtain secondary data. However, to support and provide data, field study was also conducted. Data used in the research were secondary, i.e. data gathered from literature materials through documentary study supported by primary data, i.e. data directly taken from the field through data collection instruments in the forms of structured and unstructured questionnaires. Data, then, were collected and analyzed using qualitative method and afterwards presented in the form of descriptive report of research results. The research identified that in the Decree of RI State Minister of Cooperatives and Small-Medium Enterprise number 98/kop/mm.ukm/ix/2004 on notary as the official issuing cooperatives notarial documents, it was stated that the notary authority in preparing authentic notarial documents was limited due to available technical requirements and certification for notary as parameter of measuring the levels of notary proficiency and authority in issuing authentic notarial documents on cooperatives and considered that it was obviously highly contradictory with the notary authority as stated in the Article 15 of 2004 Act Number 30 on Notary Profession.

Kata Kunci : Notaris,Pembatasan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Koperasi, Authority Limitation, Notary, Official Issuing Notarial documents on Cooperatives