Tanggung awab Notaris penerima peralihan Protokol sehubungan dengan pemberhentian Jabatan Notaris di Kota Yogyakarta

WIYASTUTI, Helmi, Prof.Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH.,MH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian tentang Tanggung Jawab Notaris Penerima Peralihan Protokol sehubungan dengan Pemberhentian Jabatan Notaris di Kota Yogyakarta merupakan penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian empiris. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab notaris sebagai penerima peralihan protokol meliputi: hak dan kewajiban, larangan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban dan larangan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan responden dan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan dibuat laporan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris penerima protokol bertanggung jawab sebatas administrasi saja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran akta baik dari segi materiil maupun formil, sebab yang bertanggung jawab adalah notaris yag membuat akta tersebut sehingga ia hanya dapat dijatuhi sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam hal administrasi. Peraturan peralihan protokol yang tercantum dalam UUJN kurang lengkap karena ada kewajiban- kewajiban penting tertentu yang tidak diatur didalamnya yaitu antara lain tentang kewajiban penyediaan tempat yang baik dan penyediaan sarana lemari oleh notaris penerima protokol sehingga tidak ada kepastian hukum untuk hal tersebut.

The research about the responsibility of notary receiving transfer of protocol in relation to the expulsion of the position of notary in the city of Yogyakarta is juridical normative research combined with the emprical one. The purpose of this research is to know the responsibility of notary as the receiver of transfer of protocol which includes: right and responsibility, prohibition and sanction when there is violation to responsibility and prohibition. The data used in this research is primary data and secondary data. The primary data were taken from field research in the form of interview with respondents and resource persons. The secondary data were taken from the primary law material and secondary law materials which were obtained from the library research. The collected data were analyzed qualitatively and used to make a descriptive report. The research result shows that the notary receiving the protocol is only responsible for the administration only and is not held responsible for the truth of acte in terms of either material or formal because responsibility by notary making acta so he onli given sanctiaon if fiolation happen in administration. The rule of notary protocol transfer arrangement in UUJN is completless because any certainly important duty is not arrange inside that it is about duty to prepare good place and prepare for cupboard by notary receiving protocol so that no law definite for it.

Kata Kunci : Notaris,Peralihan Protokol,Tanggungjawab,responsibility,notary,the receiver of protocol,expultion of funtion