Tinjauan hukum tentang kewajiban merahasiakan keterangan wajib pajak di Indonesia

JATMIKO, Rio Wahyu, Prof.Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui kewajiban merahasiakan keterangan wajib pajak di Indonesia khususnya yang diatur dalam pasal 34 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum wajib pajak, dengan melakukan studi perbandingan hukum dengan ketentuan Internal Revenue Code section 6103 yang mengatur kerahasiaan Surat Pemberitahuan Pajak dan informasi Surat Pemeritahuan Pajak di Amerika. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan sumber data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerahasiaan yang di gunakan di Indonesia mempunyai ruanglingkup yang luas sebagaimana diterapkan di Amerika, namun pengaturannya tidak terperinci dalam suatu undang-undang sebagaimana kerahasiaan wajib pajak di amerika. Menteri keuangan RI dalam perundang undangan perpajakan mempunyai wewenang yang hampir sama dengan Secretary dalam Internal Revenue Code section 6103, dalam pemberian ijin pembukaan rahasia wajib pajak. wewenang menteri keuangan dalam memberikan ijin kepada pejabat membuka kerahasiaan wajib pajak mempunyai arti: 1. Menteri Keuangan RI adalah penguasa yang berwenang dalam memberikan perintah jabatan sebagaimana dimaksud pasal 51 KUHP 2. Penetapan Menteri Keuangan RI sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2a) KUP bersifat pemberian ijin, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pelaksanaan peundang-undangan perpajakan 3. pemberian wewenang ini penting untuk ketertiban administrasi dan alat kontrol untuk menjaga kerahasiaan.

The Thesis Compilation target is to know the obligation conceal of the taxpayer information in Indonesia specially arranged in section 34 Code/Law number 28 year 2007 about General rule of taxpayer, by conducting comparison study with the Internal rule of Revenue Code section 6103 arranging disclosure or return and return information Research Method used is the normative research method, Data gathered to be analysed with the approach of Juridis normatif pursuant to analyse qualitative method. From this thesis research result inferential that confidential system which is using in Indonesia have the wide range as applied in America, but its arrangement is not detailed as taxpayer secret in american. Finance Minister of Republik Indonesia in regulations of taxation have the authority which is much the same to by Secretary in Internal Revenue Code section 6103, in gift of permission of taxpayer revelation. a. authority of Finance Minister in giving permission to discloused the taxpayer secret have the meaning that Minister of Finance Republic of Indonesia has power in charge in giving discloused of Tax Payers Information as referred to section 51 KUHP. b. Stipulating of Minister for Finance Republic of Indonesia as referred to section 32 sentence ( 2a) KUP have the character of the permission gift, fixed consider the importance of execution of taxation code. c. authority gift is important for the orderliness of administration and appliance control to take care of Tax Payer Convidentiality

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Kerahasiaan Wajib Pajak, Taxpayer Confidentiality.