Implikasi bentuk hubungan hukum pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan Taman Nasional terhadap kelestarian hutan konservasi

WIDYASTUTI, Dr. Nurhasan Ismail, SH.,M.Si

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian dengan judul “Implikasi Bentuk Hubungan Hukum Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Taman Nasional Terhadap Kelestarian Hutan Konservasi”, bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan hukum pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi beserta bagaimana bentuk pelaksanaannya serta untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari adanya bentuk hubungan hukum pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan taman nasional terutama dalam kaitannya dengan mendukung kelestarian hutan konservasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pengumpulan data empiris terutama dikaitkan dengan pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan Taman Nasional, yaitu berupa penelitian terhadap peraturan perundangundangan, jurnal-jurnal, hasil penelitian, publikasi ilmiah dan buku-buku yang mengatur masalah konservasi sumber daya alam hayati, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang utamanya meneliti data primer. Dalam penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara mendalam (depth interview) kepada Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango serta pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan pokok yang telah disusun. Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Bentuk perjanjian kerjasama yang menempatkan kedudukan Balai Taman Nasional sejajar dengan pihak pengguna, merupakan hal yang sangat merugikan pihak pemerintah, hal ini dikarenakan hal-hal yang diatur dalam kerjasama tersebut yang berupa hak dan kewajiban lebih menguntungkan pihak pengguna daripada mendukung keberadaan Balai Taman Nasional. Dari segi peraturan perundang-undangan dibidang Kehutanan, belum ada satupun peraturan yang mengatur khusus mengenai pemanfaatan jasa lingkungan air, sehingga tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum. Dari segi teknis perjanjian yang dibangun dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan air belum ada landasan teknisnya sehingga pemanfaatan yang telah dilakukan patut diduga dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan konservasi.

The research entitled “The Implications of Legally Binding Forms in Water Environment Service Utilization in the National Park Area for the Preservation of Conservation Forest” aims at finding out the forms and implementation of legal relations in water environment service utilization in the conservation area as well as their impacts on the conservation area in relation to the preservation of conservation forest. The research applies juridical normative approach supported by empirical data related to water environment service utilization in the National Park area in form of researches on laws and regulations, journals, research findings, scientific publications and books on natural resources conservation issues which are related to the research problems. In addition, empirical legal research is a research aimed at analyzing primary data. The legal empirical research carries out field research employing an in-depth interview with the Head of Gede Pangrango National Park Office and other parties associated with the main problems proposed. Based on the results of the research, it is identified that the form of cooperation contract in which the National Park Office is of an equal legal standing with users puts the government at a great disadvantage. This is because instead of supporting the National Park Office’s existence, the terms stipulated in the contract, particularly those of rights and obligations, advantage the users only. From the viewpoint of Forestry Laws and Regulations, regulations governing specifically water environment exploitation have not been made. Consequently, no legal security might be given. From a technical point of view, the fact that the contract specifically designed for water environment service utilization does not have technical bases suggests that the ongoing exploitation might have caused damage to the conservation area.

Kata Kunci : Peraturan Perundang,undangan,Hutan Konservasi,Pelestarian