Proses penetapan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Taman Nasional :: Studi kasus Taman Nasional Gunung Merapi

PRASETIA, Ari, Dr. Nurhasan Ismail, SH.,M.Si

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor l34/Menhut-ll/2004 tanggal 4 Mei 2004 yang mengatur tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional G. Merapi menjadi sorotan karena adanya penolakan sebagian masyarakat di sekitar Merapi dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan perubahan fungsi serta kendala-kendala yang terjadi dalam proses perubahan fungsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptifanalistis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ]) perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Taman Nasional G Merapi dilakukan dalam rangka keterpaduan pengurusan kawasan hutan di lereng Merapi agar lebih efektif dan efisien, 2) kekawatiran dan penolakan oleh masyarakat lebih dikarenakan infonnasi yang tidak sampai kepada mereka akan manfaat yang dapat diperoleh dengan penetapan Taman Nasional G. Merapi, 3) penolakan oleh sebagian masyarakat yang terjadi di Taman Nasional G. Merapi perlu menjadi pelajaran pemerintah dalam proses pembentukan Taman Nasional di tempat lain, bahwa sosialisasi/ penyuluhan merupakan kegiatan penting yang perlu diatur dan dilaksanakan secara intensif sejak perencanaan. Pembentukan Taman Nasional harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal agar terjalin partisipasi masyarakat yang mendukung keberhasilan pengelolaan Taman Nasional.

There were some objections among villagers lived in Mount Merapi and also Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) concerning about the issue of Minister of Forestry's decree Number l34/Menhut-Il/2004 dated May 4, 2004 which is regulating the function changes of Protected Forest, Natural Sanctuary and Natural Tourism Park at Mount Merapi Forest into Mount Merapi National Park. The objective of this research is to determine the function changes process and also its obstacles that aroused in the process. This research use descriptive analytical nonnative and juridical method. Result of this research shows that firstly. forest function changes into Mount Merapi National Park was conducted in order to synchronize forest management at Mount Merapi slope effectively and efficiently. Secondly, doubt ness and refusal from villagers mercly because of incompleteness of the information on the benefits that can be achieved after the issuing of Ministerial Decree Number l34/Menhut-ll/2004. Thirdly, refusal from villagers could be assigned as a good lesson for the Government in forming other National Parks. The massage from this is that socialization is an important stage that should be regulated and applied intensively from initial/planning phase. The fomiing of National Park particularly should be able to raise the welfare of villagers that lives in the surrounding area, and generally for people. Villagers in the neighborhood should be involved in the process from the initial stage in order to generate support for the shake of the success of National Park Management.

Kata Kunci : Undang,undang No5 Tahun 1990,Taman Nasional,Perubahan Fungsi Hutan, Forest function change, socialization, National Park determination