Potensi penerapan PP. No.33 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP. No.14 Tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah terhadap penanganan kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

MANIK, Mangantar H, Dr. Nurhasan Ismail, SH.,M.Si

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai latar belakang berikut jiwa atau ruh perumusan PP No 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Kemudian bagaimana implikasi implementasi PP No. 33 Tahun 2006 terhadap konsepsi keuangan negara dan dampaknya terhadap penanganan kredit macet di PT BRI (Persero) Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti UU yang berhubungan dengan keuangan negara, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, pasar modal dan perbankan dalam kaitannya dengan penerapan PP No. 33 Tahun 2006 yang berimplikasi terhadap konsepsi keuangan negara dan efektivitas penyelesaian utang piutang PT BRI (Persero) Tbk sebagai salah satu bank BUMN. Penelitian dimaksud mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan kajian ilmu hukum berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku. Rumusan keuangan negara yang diatur dalam amandemen UUD 1945 Bab VIII telah berdampak hukum yang serius bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN, BUMD dan badan usaha milik swasta. Hal dimaksud lebih dipersulit lagi dengan diundangkannya tiga UU yang mengatur tentang Keuangan Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004. Rumusan keuangan negara yang terdapat dalam konstitusi negara dan ketiga UU tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda tentang makna keuangan negara dan keuangan perusahaan negara yang tidak didasarkan pada norma-norma hukum dari lingkup kuasa hukum yang berlaku terhadap masing-masing badan hukum yang berbeda seperti negara dan daerah sebagai badan hukum publik maupun BUMN dan BUMD dan BUMD sebagai badan hukum privat. Filosofi diterbitkannya PP No. 33 Tahun 2006 untuk merubah ketentuan penyelesaian kredit macet bank-bank BUMN yang diatur dalam UU No. 49/Prp/1960 serta mekanisme dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan BUMN yang tidak lagi tunduk pada konsepsi keuangan Negara dalam tiga UU tersebut, dipandang bertentangan dengan azas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Proses implementasi PP No. 33 Tahun 2006 menghadapi kendala dikarenakan adanya penafsiran yang berbeda diantara praktisi perbankan, BPK, aparat kejaksaan tentang makna keuangan negara dengan keuangan perusahaan negara, mengakibatkan restrukturisasi NPL di bank-bank BUMN terhambat. Untuk mengakomodasi PP No. 33 Tahun 2006, PT BRI (Persero) Tbk telah menerbitkan SE Direksi No. S.14/ADK/05/2007. Namun pengaturan BRI tersebut belum optimal bila dilihat dari perspektif kewenangan untuk menyelesaikan sendiri hutang debitur melalui mekanisme korporasi. Oleh karena itu BRI dipandang perlu menyusun klasifikasi dan identifikasi debitur besar, menilai ulang agunan dan sekaligus membuat pedoman internal tentang pemotongan atau penghapusan hutang debitur yang ditetapkan dalam RUPS.

The objective of this research is to obtain understanding regarding the background, as well as the spirit of the enactment of Governmet Regulation Number 33/2006 (PP No. 33 Tahuun 2006), regarding to the revision of Government Regulation number 14/2005 regarding to the mechanism of National/District’s Loan Write-Off. This study will also show the implication of the said Government Regulation to the national finance conception, as well as its effect to the settlement of Non Perporming Loans (NPL) in PT BRI (Persero) Tbk. The research is based on a normative method with an extensive research on some existing laws which are related to national finance, corporation, state owned company, stock exchange and also banking, and the relation of those laws to the conception of national finance. In particular, this research will focus on the effectiveness of the enactment of PP 33/2006 in relation to the settlement of NPL in PT BRI (Persero) Tbk as one of a state owned banks in Indonesia. The conception of national finance as governed in the Amandment of UUD 1945 chapter VIII has made a serious effect to the national government, state/district government as well as state owned companies, either its owned by national government or district government. Furthermore, the conception has also affected the private sectors. The condition is worsen following the enactment of 3 laws which governed the national finance which are: Law No. 17/2003,Law No. 1/2004 and Law No. 15/2004. The conception of national finance adopted in those above stated laws has made some various interpretation with regard to the state-owned companies’ finance. Those interpretation has led into an ambiguity, regarding whether the national government and district government as public entities, and whether the national-owned company and district owned company as private entities. The philosophy of the enactment of PP 33/2006 is to change the provision regarding the settlement of NPL in the state-owned banks, wich previously subject to Law No.49/Prp/1960. The mechanisme of the management of stated-owned companies which are no longer subject to 3 Law above has been viewed as in contrary to the legal principle : Lex Superior Derogat Legi Inferiori. The implementation process of PP 33/2006 has faced some obstacles due to the various interpretations among bankers, auditors and related parties according to the meaning of national finance and the definition of state-owned company finance. Those obstacle has delayed the settlement process of NPL in state-owned banks. To accommodate the PP 33/2006, PT BRI(Persero) Tbk has passed an internal regulation No. S.14-DIR/ADK/05/2007. However the said regulation is deemed insufficient, due to the fact that the said regulation merely a technical implication. It is there fore necessary for BRI to make a list of their big borrowes, revaluate the collateral and make an internal regulation which governs the write-off process which shall be governed and or stated in the company general meeting.

Kata Kunci : Hukum Keuangan Negara,PP No30 Tahun 2006,Kredit Macet,non performing loan’s, BRI, the potential of enactment, PP 33/2006.