Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia :: Studi kasus Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-I/2005

JOHAN, Arvie, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini mengenai Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pengawasan Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/KPPU-I/2005) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, juga dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan-bahan dalam rangka menunjang data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan mengenai pelanggaran yang terjadi dengan pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero) terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta untuk mengetahui indikasi yang dijadikan dasar dalam memeriksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus Kerjasama Operasi (KSO). Untuk penelitian lapangan, penulis menetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero) sebagai responden. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Sedangkan analisanya membandingkan antara data sekunder dengan data primer. Hasilnya menunjukkan bahwa penunjukan PT Superintending Company of Indonesia (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor gula, yang merupakan pelaksanaan dari SK Menperindag Nomor: 594/MPP/Kep/9/2004 tidak serta merta dapat diinterpretasikan sebagai dasar ketentuan untuk melakukan kesepakatan dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO). Pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) tersebut disamping merugikan importir gula, juga mengakibatkan kerugian pada masyarakat sebagai konsumen dari produk importir gula. Karena itu, pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) melanggar Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Indikasi yang dijadikan dasar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan dalam kasus Kerjasama Operasi (KSO) adalah adanya isu-isu dalam masyarakat yang didapat melalui media massa maupun internet yang menyebutkan adanya praktek monopoli dalam kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula.

The research about the role of commission of supervisory business competition in supervising business competition in Indonesia (Case study: Verdict Number: 08/KPPU-I/2005) using juridical normative approach was conducted through library research using documentary study on primary, secondary and tertiary law material. Beside that, field research is done to get data to support the data from library research. The aims of this research are to know and to search the answers of the problem on the violation happened in establishing Operating Cooperation by PT. Surveyor Indonesia (Ltd) and PT. Superintending Company of Indonesia (Ltd) concerning Law No. 1999 and also to know the indication, which is used as the base of investigating of The Business Competition Supervisory Commission in the case of operating cooperation In field research , The writer state that The Bussines Competition Supervisory Comission and PT. Superintending Company of Indonesia (Ltd) are as respondends. The tecnique to get data is questionnnaire. While the analisis of this reseach is done by comparing secondary data and primary data. The reseach found that the assignment PT. Superintending Company of Indonesia (Ltd) and PT. PT. Surveyor Indonesia (Ltd) as acting surveyor or the technical investigation on sugar import that is an implementation of Minister of industry and commerce Decree No. 594/MPP/Kep/9/2004 can not be aoutimatically interpreted as a rule base to implement operating cooperation contract . The establishement of operating coopertion create sugar importers and the societies as consumers suffer a financial lost .So the establishment of acting coperation violate Article 5 (1),Article 17 and Article 19 (a) Law No. 5 year 1999. Indication which is used as the base of The Busines Competition Supervisory Commision in investigating in the operating cooperation case because of isues in the societes printed in mass media or internet that state there is practical monopoly in verification activity or investigation of tecnical sugar import

Kata Kunci : Hukum Bisnis,Peran KPPU,Penegakan Hukum , Supervisory Function, Business Competition, Law Enforcement