Implikasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan terhadap investasi di kawasan berikat (Bonded Zone) daerah industri Pulau Batam

HIDAJAT, Empi Bunjamin, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian tentang ”Implikasi Kebijakan Perpajakan dan Kepabeanan Terhadap Investasi Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri Pulau Batam dan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan terhadap investasi akibat pelaksanaan kebijakan perpajakan dan kepabeanan di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri Pulau Batam. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer yang dilakukan dengan mewawancarai responden yang telah ditentukan. Data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau Batam terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut seluruh Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya merupakan kawasan berikat (bonded zone). Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut hanya kawasan-kawasan tertentu saja yang dinyatakan sebagai kawasan berikat (bonded zone). Implikasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 telah berdampak secara positif terhadap pertumbuhan investasi dan ekonomi di pulau Batam. Sementara itu implikasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 telah berdampak adanya penurunan kegiatan investasi di pulau Batam, terjadi penurunan sektor pariwisata serta tidak adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja.

The research on “Taxation and Customs Policies Implications for Investment in Bonded Zone of Batam Industrial Region” aims to examine the implementation of policies on taxation and customs, and its implications for investment in bonded zone of Batam industrial region. In order to achieve its aim, the research carries out library and field researches. Library research is carried out to collect secondary data through examination of primary, secondary, and tertiary legal materials whereas field research is carried out to collect primary data through interview with a selection of respondents. Data collected are analyzed using qualitative method. The results of research show that the implementation of policies on taxation and customs in bonded zone of Batam industrial region is divided into two periods, i.e. prior to and after the enactment of Government Regulation (Peraturan Pemerintah or PP) No. 63/2003 on Value-added Tax Treatment and Sales Tax on Luxuries in Bonded Zone of Batam Industrial Region. Prior to the enactment, all region of Batam and its surrounding islands were bonded zone, and the implementation of policies on taxation and customs had a positive implication for investment and economic growth in Batam. Following the enactment, however, the situation changed and only several regions were stated as bonded zone, and the implementation of taxation and customs policies resulted in a decrease in investment, decline of tourism, and zero demand for labor.

Kata Kunci : Kebijakan Perpajakan dan Kepabeanan,Investasi , policy, taxation and customs, investment