Penyelesaian utang debitur dan aset negara berperkara pasca berakhirnya masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

HELWANSYAH, Hifzi, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja lembaga baru pasca pembubaran BPPN khusunya yang menangani utang Debitur dan aset Negara berperkara baik yang berskala kecil dan menengah maupun yang besar serta ditunjuknya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) oleh Pemerintah untuk menangani masalah eks BPPN. Dengan penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang kendala-kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya serta produk yang dikeluarkan khususnya oleh Tim Pemberesan BPPN dan Tim Koordinasi – Tim Kerja Penanganan Masalah Hukum Departemen Keuangan sebagai Tim yang bertugas menyelesaikan utang Debitur dan aset Negara berperkara. Produk yang dikeluarkan untuk penyelesaian utang yang berskala kecil dan menengah berupa Perjanjian Kesepakatan Perdamaian sebagai upaya penyelesaian diluar pengadilan. Perjanjian dimaksud telah memenuhi ketentuan sahnya suatu perjanjian, sehingga berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang penyelesaian utang ke-8 (delapan) Obligor yang ditangani oleh Departemen Keuangan secara perdata serta penerapan dan penegakan hukumnya, karena telah menimbulkan kerugian Negara. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk pembebasan dari tuntutan pidana, namun hingga saat ini tidak satupun Obligor yang menyelesaikan utangnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lembaga yang dibentuk dan ditunjuk Pemerintah untuk menyelesaikan tugas-tugas eks BPPN belum dapat secara optimal mengembalikan kerugian Negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah belum siap membubarkan BPPN atau tugas yang dimiliki BPPN memang terlalu berat. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian deskriptif yakni memberikan gambaran secara jelas dan obyektif tentang pokok permasalahan yang diteliti, sedangkan apabila ditinjau dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif.

The objective research is to obtain the picture of the new board post liquidation of IBRA, particularly in handling the Debtor’s debt and state asset dispute for small, medium and large scales along with the appointment of The Committee of State Debt Collector (PUPN) by government to solve ex-IBRA problems. The research will obtain the view on the obstacles faced and the way to solve the and the products issued by the Liquidation Team of IBRA and Coordination Team – Working Team of Legal Problems Finance Department as the teams to solve the Debtor’s debt and government asset dispute. The Products issued to solve small, and medium scales in the form of Reconciliation Agreement as out-of-the-court settlement. The agreement meets the principles of agreement that become regulation for whom entering into it. The research is also intended to get the view on the debt settlement for 8 debtors signed by Finance Department and the legal process since it has caused loss to the State. Government has issued some policy, including the release and discharge from criminal prosecution. However, up to now there has been no settlement by the debtors. The research has shown that the board formed and appointed by the government to settle the ex-IBRA duties has not been optimal to get the loss by the state. It indicates that the government is not ready to liquidate IBRA or the tasks for IBRA probably to excessive. Based its characteristics, the research fall into the descriptive research category in which provides the clear view and objective concerning the primary research problems, on the other hand, from the formation, the research falls into evaluative category.

Kata Kunci : Hukum,BPPN,Utang Debitur,Aset Negara , Settlement Debtor’s Debt and Government Asset Dispute, Settlement small, medium, large scales debt.