Implemetasi Peraturan Remedi Perdagangan dibidang Safeguard dalam mewujudkan perlindungan industri dalam negeri :: Kasus Safeguard terhadap impor produk keramik Tableware

FATICHAH S., Nur, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini terfokus pada tiga permasalahan uatama yaitu : (1) Bagaimanakah peraturan remedi perdagangan dibidang safeguard ditinjau dari aspek yuridis? (2) Bagaimanakah implementasi peraturan remedi perdagangan dibidang safeguard dalam penerapannya terhadap impor produk keramik tableware sebagai upaya mewujudkan perlindungan industri dalam negeri? (3) Kendala-kendala apa yang dihadapi KPPI dalam mengimplementasikan peraturan remedi perdagangan dibidang safeguard ?. Studi ini dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran yang jelas tentang peraturan remedi perdagangan dibidang safeguard ditinjau dari aspek yuridis, implementasi peraturan remedi perdagangan dibidang safeguard dalam mewujudkan perlindungan industri dalam negeri pada kasus safeguard terhadap impor produk keramik tableware dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPPPI dalam mengimplementasikan peraturan remedi perdagangan dibidang safeguard. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat secara keilmuan berupa penambahan referensi ilmu hukum khususnya hukum safeguard. Secara pragmatis pula hasil studi ini dapat menjadi input bagi pemegang kebijakan dalam rangka rekonstruksi bahkan merancangbangun hukum safeguard dimasa yang akan datang (ius constituendem) Temuan studi ini menunjukkan : pertama bahwa dalam tinjauan aspek yuridis aturan tentang safeguard belum secara komprehensif mengakomodir ketentuan GATT/WTO. Sehingga dalam pelaksanaannya masih mengacu kepada Safeguard Agreement article XIX GATT, untuk itu perlu aturan khusus tentang safeguard yang lebih aplikatif dan bersifat menyeluruh berdasar ketentuan internasional di GATT/WTO agar terwujud perlindungan industri dalam negeri dalam persaingan perdagangan internasional. Kedua, implementasi peraturan safeguard pada kasus impor produk keramik tableware telah menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu berkirpah dalam kancah perdagangan internasional dengan mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk keramik tableware dari negara-negara tertentu yang akan merugikan dan atau mengancam kerugian industri dalam negeri barang sejenis. Ketiga adanya kendala-kendala yang dihadapi sehubungan dengan implementasi peraturan remedi perdagangaan dibidang safeguard dan upaya yang telah ditempuh untuk mengatasi hal tersebut oleh KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) sebagai lembaga teknis dan administratif yang secara langsung menangani kasus-kasus safeguard di Indonesia.

The research focused on the main problems (1) based on juridical point of view, what kinds of remedial trading regulations should be established on safeguard? (2) How should these regulations be implemented to imports of ceramic products of tableware to protect domestic industries? (3) What constraints could be possibly be expected by KPPI to arise during the implementation of the regulations? This research was intended to get clear insight about yuridical analysis the remedial regulation on safeguard, on remedial regulations for safeguarding trading activities that import ceramic products might be protected appropriately and to find out the constraints that might arise during the implementation of the regulations by KPPI. It is hoped that the findings of this research might scientifically be usefull in adding up new references into the laws of safeguarding. It is also hoped that the findings of this research might provide inputs to the policy makers in reconstructing and designing future laws for safeguarding (ius constituendem). This research showed the following results. First, Viewed from juridical point of view, the laws for safegauarding in Indonesia had not comprehensively accommodated GATT/WTO conventions. The implementation of the law still took GATT/WTO on Safeguard Agreement articleXIX as their references. More applicable and comprehensive special regulations based on GATT/WTO conventions should be established in order to protect domestic industries in fairness international trading activities. Second, The implementation of the safeguarding laws on the imports of ceramic products of tableware showed that Indonesia was able to play its role in international trading activities by charging tariffs as safeguarding measure against some possible threats on domestic industries. Third, There had been some contrains in the implementation of the safeguarding regulations, but KPPI ( Indonesian Committee for Safeguarding Trading) as the technical and administrative institution directly responsible for safeguarding issues in Indonesia had taken the necessary measures.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Safeguard,Peraturan Remedi, Safeguard Regulation to protect domestic industries