Substansi Permen No.11/M-IND/PER/3/2006 dengan UU No.5 Tahun 1999 dan dampak potensinya terhadap pengadaan barang/jasa operasi perminyakan di sektor minyak dan gas bumi

ANANTO, Dwi, Prof.Dr. M. Hawin, SH.,LL.M

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa perumusan peraturan Permen No.11 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dampak potensinya terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa disektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Kemudian melihat pelaksanaan implementasi peraturan tersebut apakah efektif dan dapat memaksa untuk diberlakukan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan Badan Pelaksana Migas (BPMIGAS) selama periode satu tahun lebih implementasinya. Penelitian ini menggunakan cara wawancara, pendekatan normatif dengan meneliti peraturan Permen No.11 tahun 2006, dan membandingkan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1999, Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Buku Pedoman Tata Kerja Rantai Suplai No. 007/PTK/VI/2004 BPMIGAS tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama serta peraturan perundang-undangan yang lainnya, terkait dengan perumusan, pembentukan peraturan serta pelaksanaan Permen No.11 tahun 2006 sesuai dengan kajian dan norma-norma hukum yang berlaku. Penerapan kebijakan umum Pemerintah dengan memberikan proteksi atau perlindungan terhadap produksi dalam negeri secara keseluruhan perlu ditinjau ulang, karena pelaksanaannya selama ini tidak efektif dan diperlukan sinkronisasi peraturan dilingkungan Instansi Pemerintah untuk menghindari dan mengurangi benturan atau tumpang tindih pengaturan dan kewenangan antar Instansi Pemerintah dalam mengatur ketentuan tentang pendayagunaan produksi dan kompetensi dalam negeri. Sehingga sasaran Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan Nasional untuk memperluas lapangan kerja, mendukung pertumbuhan investasi dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri terhadap perdagangan internasional dapat dicapai tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar persaingan usaha tidak sehat.

The objectives of this research is to understand and analyze the formulation of Industrial Minister guideline called Permen No.11 Year 2006 for Domestic Product Technical Guideline Implementations, whether it will comply or not with the Law of the Monopoly and Unfair Business Competition No.5 Year 1999 and its potential impact to procure goods and services in oil and gas upstream sector. Then, over viewing of the regulation implementation whether it is still effective and may force to be implemented in Production Sharing Contractors (PSC) and Oil and Gas Implementation Body (BPMIGAS) during more than one year implementation. The research uses interview method, normative approach to examine the Permen No.11 Year 2006 and comparing with the Law No.5 Year 1999 for the Monopoly and Unfair Business Competition, Presidential Decree No. 80 Year 2003 for Implementation Guideline for Government Goods/Services Procurement and BPMIGAS Supply Chain Implementation Guideline No. 007/PTK/VI/2004 for managing Supply Chain in PSC and other related guidelines and regulations, in regard with its formulation, regulation development and the implementation of Permen No.11 Year 2006 in accordance with the norm of the applicable regulations. The implementation of general Government policy provides protection to all domestic products require being re-constructed, as so far the implementation is not effective and it requires regulation’s synchronization within Government Regulators to regulate the implementation of domestic product guidelines. So that the Government’s objectives to empower the usage, engineering and construction of domestic product inorder to enlarge working area, support investment growth and develop industrial domestic to increase the competition capabilities of domestic goods/services product with international industrial trade can be obtained without sacrificing the fairness of business competition principles.

Kata Kunci : Peraturan Permen No11 Tahun 2006,UU No5 Tahun 1999,Pengadaan Barang/Jasa, Empowering of Domestic Products