Pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi

BASUNING, Efran, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui apakah kerugian pada BUMN dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Direksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Maksud penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yang dilakukan melalui studi dokumen. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Direksi BUMN tidak dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi karena modal BUMN seluruhnya atau sebagian berasal dari Kekayan Negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dengan adanya modal BUMN yang seluruhnya atau sebagian berasal dari Kekayan Negara yang dipisahkan maka kerugian dalam pengelolaan BUMN oleh Direksi tidak dapat dianggap telah merugikan Keuangan Negara dan tidak termasuk dalam tindak pidana korupsi. (2) Kerugian pada BUMN tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Direksi. Kerugian pada BUMN bukan merupakan tindak pidana korupsi karena kerugian tersebut merupakan resiko bisnis sebagai akibat dari pengambilan keputusan oleh Direksi BUMN dalam melakukan pengelolaan perusahaan.

Researches into the accountability of the Board of Directors of a State-owned Enterprise (BUMN) in corruption crimes is aimed at identifying the criminal responsibility by the Board of Directors of such a State-owned Enterprises (BUMN) for corruption crimes and at finding out whether the financial losses incurred by the BUMN can be classified as a crime to which the Board of Directors can be held accountable. This research is of normative legal research. Data were gathered both through library references and field studies. The library study is aimed at obtaining secondary data, carried out through a field study; the primary data, through field study, by means of interviews. The data so obtained was analyzed quantitatively. The outcome of the reseach has led to the discovery that (1) the Board of Directors of the State-owned Enterprise cannot be held accountable to such a corruption crime, since the State-owned Enterprises’ capital, both in its entirety and in part, derives from the State Assets, separated as regulated in Law Number 19 of 2003 on State-owned Enterprises. With the capital of the State-owned Enterprise deriving, both in whole and in part, from the State Assets separated, the financial losses incurred in the management by the Board of Directors of the State-owned Enterprises cannot be deemed to have caused such financial losses to the State Finances and, therefore, do not fall within the category of corruption-related criminal act. (2) the losses so incurred by the State-owned Enterprise is incapable of classification as a corruption crime; hence, no accountability on the part of the Board of Directors. Again, such financial losses is not a corruption-related criminal act, because they constitute a business risk in the aftermath of mistaken decision making by the State-owned Enterprse’s Board of Directors in managing the company.

Kata Kunci : BUMN,Tindak Pidana Korupsi,Tanggungjawab Direksi, State-owned enterprise, corruption