Analisis kompleksitas SAP dalam hubungannya dengan Budgetary Accounting :: Studi kasus Pemda Klaten

WIDIYASIH, Herny, Prof.Dr. Abdul Halim, MBA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi

Reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undangundang tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP telah ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan memahami kompleksitas SAP dalam hubungannya dengan budgetary accounting (akuntansi anggaran) yang merupakan kendala bagi daerah dalam menerapkan SAP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Obyek yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2005 dan 2006 serta format laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan SAP. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas SAP dalam hubungannya dengan budgetary accounting timbul dalam proses konversi selama masa transisi dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi SAP serta penyajian neraca daerah yang mengacu pada SAP. Implementasi SAP dilingkungan pemerintah daerah tidak mudah karena belum siapnya pemerintah daerah menyusun peraturan operasional pelaporan keuangan yang mengacu pada SAP serta kurangnya pemahaman SDM pengelola keuangan daerah akan manfaat dan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan daerah

Government accounting reformation in Indonesia was signed by the issuance of Law No. 17/2003 on State Finance and Law No. 1/2004 on State Treasury. Based on those laws, regional government officers were obliged to account for the APBD with financial statement presented according to Government Accounting Standard (GAS). GAS had stipulated under Government Regulation No. 24/2005 on Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). This research is intended to study SAP complexity in relation with budgetary accounting that impede the implementation of SAP in regional government. For this research, researcher use descriptive analysis method with study case approach. Research object is financial statement from Kabupaten Klaten year 2005 and 2006 and regional government financial statement with SAP format. This research findings show that, SAP complexity in relation with budgetary accounting emerged from conversion process from financial statement composition and presentation in accordance with Home Affairs Minister Decree No. 29/2002 to SAP and balance sheet presentation in accordance with SAP. SAP implementation in regional government would not be easy because not all local government has ready to issue financial report regulation that refer to SAP. Also, human resource in regional financial management not all understand the benefit to forward regional financial statement and financial information that need to composed regional financial statement.

Kata Kunci : reformasi akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan, budgetary accounting, government accounting reform