Studi komparatif kesiapan daerah baru dalam era otonomi daerah di Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Humabng Hasundutan

ANGGORO, Cahyo, Dr. Eko Suwardi, M.Sc

2007 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi

UU Pemerintahan Daerah No 22/1999 dan UU No25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan landasan hukum berlakunya desentralisasi di Indonesia. Kedua UU tersebut dirubah dengan dengan UU N0 32/2004 dan No 33/2004. Maksud dibentuknya kedua UU tersebut supaya daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan untuk mendukung pendanaan penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah. UU pemerintahan daerah tersebut juga mengatur tentang pembentukan daerah baru. Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan daerah baru, daerah-daerah baru tersebut selayaknya menggali dan mengembangkan sumber daya lokalnya dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pendapatan Asli Daerah(PAD) diharapkan sebagai sumber pendanaan yang utama bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya, dengan PAD yang rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi. Selama ini, daerah masih sangat mengandalkan dana dari pemerintah untuk menjalankan tugas pemerintahannya. Penelitian ini akan membahas mengenai sumber-sumber PAD serta kinerja keuangan Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilihat menggunakan ratio kemandirian keuangan, ratio ketergantungan dan derajat desentralisasi.

Local government act No.22/1999 and financial balance of central and local government act No.25/1999 was the basis law for implementation of decentralization in Indonesia. Both of the act was altered with No. 32/2004 and 33/2004. intention forming of these acts are giving local government authority to organize and manage their own governance business according to autonomy principles and to support the financing of business delivery to local governance. Local government act also arranging about new local government forming. Padangsidimpuan municipality and Humbang Hasundutan regency were new local governments, that should create and exploit their local resources and minimize their dependence on central government in managing their governance. Local Original Revenue (PAD) are expected as the primary funding source to meet local government’s financing needs. Low PAD, means higher dependence on central government funding. Most local governments are relying on funding from central government in performing their duties. This research discusses PAD sources and financial performance of Padangsidimpuan municipality and Humbang Hasundutan regency using three approaches: costing autonomous level, dependence ratio and degree of decentralization.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah,Kinerja Keuangan,Desentralisasi, decentralization, Local Original Revenue (PAD), financial performance.