Tanggapan masyarakat Kabupaten Cianjur terhadap rencana implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor pribadi

RUSGANDA, Gagan, Dr. Sugiyanto

2007 | Tesis | Magister Sistem dan Teknik Transportasi

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraaan bermotor yang akan digunakan di jalan diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan. Pada dasarnya, persyaratan teknis dan laik jalan diberlakukan wajib bagi seluruh kendaraan yang beroperasi dijalan, namun pada saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala baru terbatas pada kendaraan penumpang umum dan barang. Program pengujian kendaraan bermotor yang dikembangkan saat ini adalah pengujian kendaraan bermotor pribadi yaitu sepeda motor dan mobil pribadi. Sejak dipublikasikannya wacana kebijakan pengujian kendaraan bermotor pribadi, berbagai tanggapan telah banyak dilontarkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cianjur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner kepada 400 responden untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor pribadi dan 4 responden untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pelaksana pengujian kendaraan bermotor pribadi. Tahapan analisis adalah pengujian alat ukur variabel, analisis deskriptif, analisis crosstab, analisis korelasi, analisis regresi dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa 1) kebijakan pengujian kendaraan bermotor pribadi mendapat respons cukup baik dari masyarakat Kabupaten Cianjur, 2) masyarakat memilih swasta sebagai pelaksana kebijakan tersebut 3) tanggapan masyarakat terhadap rencana implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan, motivasi, dan sikap secara bersama-sama. Di antara ketiga faktor yang mempengaruhi tanggapan masyarakat terhadap rencana implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor pribadi, faktor yang paling dominan adalah faktor sikap 4) Analisis SWOT menghasilkan (1) Faktor kekuatan, meliputi: (a) pengetahuan baik, (b) peralatan ada, (c) teknisi handal, (d) masyarakat mempercayai kemampuan teknis yang dimiliki bengkel, (e) masyarakat lebih familiar dengan bengkel, (2), Faktor kelemahan, meliputi: (a) tidak mempunyai sistem yang baik, (b) tidak mempunyai tempat yang luas, (c) jumlah teknisi sedikit, (d) sulit mendapatkan teknisi yang handal dalam waktu yang singkat, (e) alat yang dimiliki terbatas, (3) Faktor Peluang, meliputi (a) bengkel yang satu visi dapat bersatu untuk mengemban tugas pengujian, (b) lokasi dekat dengan dengan masyarakat, (c) image pemerintah yang buruk, (d) peluang pelanggan baru, dan (e) hubungan baik dengan masyarakat, (4) Faktor Ancaman, meliputi: (a) persaingan antar bengkel, (b) keberatan biaya tinggi, (c) pungli menular ke bengkel, (d) bayaran pemerintah rendah, dan (e) antrian tidak disukai.

Implementation of road traffic and transportation, which commonly involves motorized vehicles, should guarantees its’ scope-capacity and services with ample attention to public safety, environmental preservation, and also public security and order. The vehicles used in roads are expected to meet vehicles roadworthiness standards, which include standards regarding gas emission and noise pollution threshold. Fundamentally, vehicle road-worthiness standard is a requirement for all vehicles. However, according to Government Regulation Number 44/1993 only public vehicles and freight carriers which have the obligation to undertake periodical vehicle inspection. Recently developing vehicle inspection program is vehicle inspection for private vehicle, which include private motorbikes and cars. Since the first publication of this program many groups of the society had gave their opinions. This research was conducted in Cianjur Regency. Four hundred respondents were involved in filling a questionnaire utilized to measure public’s opinion toward the implementation of private vehicle inspection, and another four respondents were involved in the inquire of the program’s strength, weakness, opportunity, and threat aspects. The analytical step was focused in the instrument’s reliability testing, descriptive, crosstabs, correlation, regression and SWOT analysis. This research concluded that 1) Cianjur Regency citizen have good responds on the policy of implementing private vehicle inspection; 2) the citizen prefer that this inspection should be done by private sector; 3) citizen responses toward the program is determined by knowledge, motivation, and attitude, where the attitude have more dominant role than the other two; 4) SWOT analysis find the following elements in each factors: (1) Strength factors: (a) good knowledge, (b) instrument availableness, (c) reliable technicians, (d) the public trust the repair shops’ technical capacity, and (e) the public are more familiar with the repair shops; (2) Weakness factors: (a) the repair shops does not equipped with good system, (b) limited space, (c) limited number of technician, (d) it is difficult to find reliable technicians in a limited time, and (e) limited number of instrument; (3) Opportunity factors: (a) repair shop’s with the same vision could collaborate for the inspection duty, (b) their locations are close to the public’s area, (c) government’s bad image, (d) prospect to get new customers, and (e) good public relation; (4) Threat factors: (a) competition between repair shops, (b) high cost, (c) corruption infects the repair shops, (d) little income for the government, (e) unwanted queue.

Kata Kunci : Pengujian Kendaraan Bermotor,Implementasi Kebijakan,Tanggapan Masyarakat, citizen responds, policy implementation, private vehicle inspection