Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, 2007

SAMPELALONG, Matius, Prof.Dr. Abdul Halim, MBA.,Akt

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Komitmen terhadap perbaikan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik mulai disuarakan sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan good governance, yaitu tata kelola kepemerintahan yang baik dengan ditandai adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut berdampak pada akuntansi sektor publik, yaitu perlunya pemerintah daerah melakukan sistem akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menandai reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya. Reformasi tersebut juga mencakup desentralisasi sistem akuntansi dan keuangan, di mana unit kerja memperoleh wewenang mengelola keuangannya sendiri. Hal ini berbeda dengan praktek sebelumnya yang didasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, di mana pengelolaan keuangan hanya dilakukan di biro/bagian keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang diimplementasikan di Kabupaten Tana Toraja, menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tana Toraja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif, yang memaparkan pelaksanaan dari sistem keuangan daerah di Kabupaten Tana Toraja. Data dikumpulkan baik berupa wawancara dan kuisioner. Hasil menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Tana Toraja telah menggunakan aturan baru, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah adalah dari segi kualitas SDM serta sarana dan prasarana yang belum cukup memadai.

The commitment to the development in transparent and public accountability has been start since regional autonomous and fiscal decentralization, for it’s objective to create good governance, that is a good government structure that marked by transparency, public accountability, participation, efficiency and effectiveness in law enforcement. Regional autonomy and fiscal decentralization have impact to public accounting sector, that is the importance for government to implementing accounting system for fiscal regional and regional finance management. The presence Permendagri No.13 Year 2006 was the sign for reformation in regional financial management for its transparency in 2007 and for the next. The reformation also include accounting decentralization system and finance, where it work station has authorization for managing it own finance. This was different with the practice that based on Kepmendagri No.29 Year 2002, where financial management only fixed at local government beurau/department. The objective of the research was to described accounting system for regional finance in managing regional financial that implemented in Tana Toraja District. And, analyzing the barrier factors in accounting system for regional finance implementation at Tana Toraja District according to Permendagri No.13 Year 2006. The research was descriptive study, that describe the practice from regional financial system in Tana Toraja District. The data was collected from interview and questionnaire. The result shows that accounting system for regional finance in Tana Toraja District has following the new rule, Permendagri No.13 Year 2006, in accounting system for regional finance. The barrier factors in implementation of accounting system for regional finance was human resource and it availability for structure and infrastructure that has not fullfil.

Kata Kunci : sistem akuntansi, keuangan daerah, Permendagri No.13/2006, accounting system, regional financial