Pinjaman daerah sebagai alternatif terakhir pembiayaan pembangunan daerah :: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa

RIJAL, Khairul, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa dalam melakukan pinjaman dan mengetahui batas maksimum pinjaman yang boleh dilakukan serta menganalisis rasio keuangan dari Neraca Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (time series) berupa realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa dari tahun 2003-2006 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Wajib yang terdiri dari gaji pegawai dan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Neraca Daerah dari tahun 2005-2006 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 untuk mengetahui kelayakan pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman. Selain DSCR, digunakan juga alat analisis Batas Maksimum Pinjaman (BMP), yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pinjaman maksimum yang diperbolehkan. Nilai DSCR yang diperkenankan adalah minimal 2,5 poin. Persyaratan nilai BMP tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Alat analisis terakhir adalah analisis rasio keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang terhadap ekuitas dari perbandingan akun-akun dalam neraca daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2003- 2006 kontributor APBD Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa tidak berasal dari PAD, melainkan berasal dari DAU. Adanya DAU membuat Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa memiliki dana netto yang cukup besar dan dapat digunakan untuk membayar angsuran pinjaman beserta kewajiban lain yang menyertainya. Nilai DSCR dan BMP Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan dalam melunasi kewajibannya dengan aset yang dimiliki, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

This research is aimed to analyze financial ability of Government of East Aceh Regency and Langsa City in borrowing and to elicit the maximum limit allowed and to analyze balance sheet’s financial ratio of East Aceh Regency and Langsa City. Data used in this research is time series as secondary data which is realization of Local Government Budget (LGB) Estimation of East Aceh Regency and Langsa City during 2003-2006 consists of Regional Income (RI), Sharing Profit Fund (SPF), Reboisation Sharing Profit Fund (RSPF), Public Allocation Fund (PAF), Fixed Expenditure consists of employees wage and Local House of Representative (LHR) wage and Regional Balance Sheet during 2005-2006 gathered from Local Financial Supervisory Board (LFSB) of East Aceh Regency and Langsa City. This research uses Debt Service Coverage Ratio (DSCR) as a tool according to Government Regulation No. 54 / 2005 to elicit qualification of government in borrowing. Moreover, Borrowing Maximum Limit (BML) is also used to analyze the extent of maximum borrowing allowed. Minimum DSCR value allowed is 2.5 point. Condition BML value doesn’t exceed 75% of general revenue of the previous year. The last analysis tool is financial ratio analysis by using liquidity ratio, solvability ratio and debt ratio toward equity from comparison of accounts in regional balance sheet. The result indicates that along 2003-2006, contributor of LGB of East Aceh Regency and Langsa City comes from PAF instead of RI. The existence of PAF causing Government of East Aceh Regency and Langsa City to have relatively high net fund and available to pay primary payment and other liability followed. DSCR and BML value of Government of East Aceh Regency and Langsa City has fulfilled regulated standard. Financial ratio analysis shows that the region has the ability in completing its liability with its assets owned, either the short term ones or the long term ones.

Kata Kunci : Pembiayaan Pembangunan Daerah,Pinjaman Daerah,