Penilaian aset publik :: Studi kasus Alun-alun Kota Purbalingga, Jawa Tengah 2006

PUTRO, Purbo Handoko, Dra. Wahyu Hidayati, M.Si

2008 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Pengelolaan kekayaan Negara selama ini cenderung belum proporsional antara faktor ekonomi, sosial maupun ekologi. Sebagaimana gambaran umum tentang kondisi pengelolaan kekayaan Negara saat ini, Pemerintah Daerah Purbalingga juga belum sepenuhnya melakukan sistem pengelolaan kekayaan negaranya dengan baik. Sebagai salah satu unsur manajemen aset, penelitian tentang nilai pasar aset publik menjadi pendukung bagi upaya pembenahannya. Namun demikian pada prakteknya penilaian aset daerah dihadapkan pada persoalan pemahaman proses penilaian dan peraturan penilaian itu sendiri. Dalam penelitian ini, akan dilakukan penilaian terhadap aset publik yang sedapat mungkin memenuhi unsur kemudahan, kesesuaian peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Segala keterbatasan akan disiasati sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi bias terhadap hasil penilaian akhir. Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi baik data primer maupun sekunder yang berasal dari properti subyek, properti pembanding, instansi terkait, pengembang/kontraktor, pedagang bahan bangunan, pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penilaian properti dan pengambil manfaat dari keberadaan alun-alun Purbalingga. Alat analisis yang digunakan untuk memberikan penjelasan deskriptif maupun perhitungan adalah penilaian dengan pendekatan kalkulasi biaya (cost approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai pasar alun-alun Purbalingga adalah Rp34.337.700.00,00. Nilai ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil penilaian yang selama ini diacu dari Peraturan Daerah, sebesar Rp7.472.571.174,06. Perbedaan ini menunjukkan besarnya kerugian Pemerintah Daerah apabila tiap kebijakan yang berkaitan dengan aset daerah didasarkan pada nilai menurut Perda (berdasar Nilai Jual Obyek Pajak).

Management of state wealth up until now has not been implemented proportionally among the economic, social and ecological factors. As a general picture of such management condition at present, local government of Purbalingga has not fully implemented a good system of management for the state wealth. As an element of asset management, a study on the market value of public asset may provide support for its improvement. In practice, local government assets valuation faced by the valuation process and regulation problem. In the present study, it will be valuated the public asset that gives easying, regulation obeying and responsible by academical ethics. All of constraint will be broken by easy method to improve non biased result. Data for this study consisted of primary and secondary data obtained from subject property, comparison property, related institution, developer/ contractor, construction material trader, parties related to property valuation, and those who obtain benefits from the public hall. Analysis tools used in this study to provide descriptive explanation and to make calculation were cost approach. The result of analysis indicated that the market value of Purbalingga’s hall was Rp34,337,700,000.00. This value is actually higher than local government valuation was Rp7,472,571,174.06. The difference showed the potential losses of local goverment, if used as a basic of every decision making.

Kata Kunci : Manajemen Aset,Pengelolaan,Penilaian Aset, public asset, market value, cost approach