Analisis ketimpangan tingkat partisipasi sekolah jenjang SLTP dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah Antarkecamatan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

PURNOWATI, Dr. Budiono Sri Handoko, MA

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Tingkat partisipasi sekolah jenjang SLTP sederajat di Kabupaten Kebumen belum mencapai maksimal sebagaimana tujuan dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) maupun tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs), di mana belum seluruh anak usia sekolah untuk jenjang tersebut semuanya bersekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan tingkat partisipasi sekolah jenjang SLTP sederajat dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah untuk jenjang tersebut serta mengklasifikasikan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kebumen berdasarkan APK (Angka Partisipasi Kasar) dan variabel lainnya. Untuk menganalisis ketimpangan tingkat partisipasi sekolah digunakan Index Williamson, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah digunakan model ekonometrik serta model tipologi daerah untuk menyusun klasifikasi kecamatan. Variabel yang digunakan adalah APK (Angka Partisipasi Kasar) sebagai variabel dependen, dan variabel independen meliputi persentase pendidikan KK (kepala keluarga) di bawah SD, panjang jalan aspal, dummy wilayah perkotaan dan perdesaan, dummy wilayah dataran dan pegunungan serta dummy persentase penduduk miskin (di ba wah dan di atas ratarata). Data yang digunakan adalah cross section (26 kecamatan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan tingkat partisipasi sekolah jenjang SLTP dan sederajat di Kabupaten Kebumen masih tinggi, dengan nilai Index Williamson sebesar 0,453776331 untuk skala 0 sampai dengan 1, di mana 0 untuk merata sempurna dan 1 untuk ketimpangan sempurna. Pendidikan KK SD ke bawah dan KK miskin berpengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi sekolah, sedangkan wilayah perkotaan dan dataran berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi sekolah. Dari pengklasifikasian kecamatan berdasarkan APK dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, beberapa kecamatan selalu masuk dalam klasifikasi di mana pendidikan KK di bawah SD mempunyai persentase yang tinggi, dan persentase KK miskinnya tinggi, sedangkan tingkat partisipasi sekolahnya rendah (di bawah rata-rata kabupaten). Tetapi di sisi lain beberapa kecamatan selalu masuk dalam klasifikasi di mana pendidikan KK yang lebih baik, persentase KK miskinnya rendah dan tingkat partisipasi sekolahnya tinggi.

The participation rate of junior high school in Kebumen District had not been maximal in comparison to both the target of Obligatory Basic Education Program (Wajar Dikdas) and the objectives of Millenium Development Goals (MDGs), n the meaning that not all children with in this age range attended junior haigh schools. This research was aimed at analyzing the participation gap of junior high school and factors influencing the participation rate of this education level as well as classifying the sub-districts in Kebumen District in relation to their raw participation rates and other variables. Index Williamson was used to analyze the gap in school participation rate and econometric model and area typological model were used to analyze the factors influencing school participation rates and to classify the sub districts. The variable used was Raw Participation Rate as a dependent variable; whereas the independent variables included the percentage of family heads who had education background below elementary education, the length of alphalted road, the dummy of urban and rural areas, the dummy of plain and hilly lands, and the dummy of poor population paercentage (below and above the mean). The data used were cross section ones (26 sub-districts). This research results shows that the education participation gap of junior high school was high, with the Williamson Index 0.453776331 for the scales beetween 0 and 1, where 0 for perfectly even participation and 1 for perfect gap. The family heads’ educational background of elementary school and and below as well as the poor families have negative influence on the school education participation, whereas urban areas and plain lands have pisitive influence on the school education participation. From the classification based on the raw participation rate and other variables used in the research, we can conclude that some sub-districts always belong to the classification of high percentage of family heads who have education background of elementary school and below, of high percentage of poor families, and low education education participation (below the district average). But on the other hand, some sub-districts always fall into the category of family heads’ higher education background, lower percentage of poor families, and high school participation.

Kata Kunci : Program Wajib Belajar,Tingkat Partisipasi Sekolah,APK