Kemitraan pemerintah swasta dan masyarakat dalam Program Sawitnisasi di Kabupaten Lampung Utara

ERWINSYAH, Muhammad, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2008 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Program Sawitnisasi adalah kebijakan pemerintah daerah dengan menggunakan pola kemitraan atau kerjasama yang didasarkan atas nilainilai kebersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam proses kemitraan program Sawitnisasi di kabupaten Lampung Utara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis peran masing – masing aktor yang terlibat dalam proses kemitraan dalam Program Sawitnisasi di Kabupaten Lampung Utara digunakan kerangka teori konsep kebijaksanaan, konsep kemitraan, dan konsep good governance yang digunakan untuk menjelaskan peran masing – masing aktor yang terlibat dalam kemitraan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam kemitraan melalui Program Sawitnisasi adalah Pertama, Sosialisasi Program Sawitnisasi di Kabupaten Lampung Utara mendapat respon yang baik dari masyarakat, hal ini kerena pendekatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah secara maksimal, baik pendekatan terhadap masyarakat maupun pihak legislatif. Kedua, dalam tahap penyusunan analisis kebutuhan bibit terjadi kesenjangan pendapatan dan lebih cenderung berpihak kepada petani pemilik modal dan lahan luas. Ketiga, tahap pendistribusian bibit belum optimal karena masih terdapat penyimpangan dari segi ketapatan waktu layanan (Delevery Service), kuantitas dan kualitas bibit yang disediakan oleh program. Keempat, pemeliharaan dan pelestarian kelapa sawit dalam hal ini pemerintah melalui Unit Pelaksana Tingkat Kecamatan (UPTK) dan Badan Pengelola Sawit melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada peserta program, dalam pelaksanaannya kurang optimal karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Sawit khususnya dari tugas Sub Bidang Diklat dan Bimbingan Kelompok Tani. Selain itu juga infrastruktur yang kurang baik sehingga mengalami kesulitan menjangkau lokasi peserta Program Sawitnisasi. Peran masyarakat dalam kemitraan melalui Program Sawitnisasi di Kabupaten Lampung Utara. Pertama, partisipasi dalam hal pendanaan hanya sebatas melakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu pola bagi hasil dalam upaya untuk proses pemeliharaan komoditas sawit. Kedua, pemeliharaan dan pelestarian obyek program, belum optimal karena biaya yang dibutuhkan dalam pemeliharaan cukup tinggi. Ketiga, kepatuhan tehadap kebijakan peserta Program Sawitnisasi belum optimal karena kebijakan yang ditetapkan belum mampu menyejahterakan peserta/target group. Peran swasta dalam kemitraan melalui Program Sawitnisasi di Kabupaten Lampung Utara. Dalam pelaksanaan Program Sawitnisasi pihak swasta telah melakukan pola kemitraan dalam hal pendanaan terutama pemberian pupuk dengan pembayaran setelah petani panen akan dilakukan pemotongan yaitu dengan pola bagi hasil 20:80 setelah dipotong bagi hasil dengan pemerintah selam 8 (delapan) tahun sejak buah pertama diproduksi

Sawitinisasi program is a local government policy using partnership pattern or cooperation which is based on togetherness value. The research is aimed to know how the roles of the making efficient use of government, private or society in the process of program partnership. Data analysis in the research was done using model of descriptive analysis with qualitative approach. In analyzing the role of each actor involved in the partnership process in the Sawitinisasi Program in North Lampung regency, the researcher used the frame of governmental function theory, the concept of partnership and governance concept, the concept of the making efficient use that are used to explain the roles of each actor involved in the partnership. Those actors were government, society and private. The result of this research showed that the roles of government in the making efficient use of the Sawitinisasi program were: first, socialization of Sawitinisasi Program in North Lampung regency got a good respond from the society, that was because of the maximally approach used by government agencies, both to the society and to the legislative, second, in the arrangement phase of seed need analysis there was an opinion imbalance, the government tended more sides with capital owner and wide area owner farmers, third, seed distribution phase was not optimum yet because there was still a deviation in delivery service time and the quantity and the quality of seed provided by the program, fourth, the maintenance and the conservation of oil palm by government through Sub district Level Implementer Unit (UPTK) and Oil Palm Organizer Corporation. The government through this unit did the establishment and extension to the program participant but in the implementation it was less optimum because less of coordination from Oil palm Organizer Corporation especially from Sub Section of Education and Training and Farmer Group Guidance, moreover the infrastructure was not good enough then we found difficulty in reached the location of Sawitinisasi Program participants. The roles of society on the making efficient use of Sawitinisasi Program in North Lampung Regency. First, the participation on funding was only in doing the cooperation with the private in the form of profit sharing pattern as an effort of maintenance process of oil palm commodity. Second, the maintenance and conservation of program object was not optimum yet because the cost needed in the maintenance was quite high. Third, the obedience to the policy of Sawitinisasi Program participants was not optimum yet because the policy decided was not able yet to make prosperous the participants/target group. The roles of private in the making efficient use of Sawitinisasi Program in North Lampung Regency. In the implementation of Sawitinisasi Program, private has done partnership pattern on funding especially in the distribution of fertilizer, the payment was done after the harvest, private will reduce the harvest by profit sharing pattern 20:80, previously the farmers were reduced by the government as long as 8 (eight) years since the first oil palm was produced.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah,Kemitraan,Program Sawitnisasi, Local Government Policy, Partnerships