Dinamika politik dalam implementasi kebijakan pemekaran :: Studi kasus Sengketa aset antara Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Pasaman

RIZA, Bobby Perdana, Dr. Erwan Agus Purwanto

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Walaupun telah dibekali dengan peraturan perundangan pendukung, namun kebijakan pemekaran daerah otonom tidak pernah lepas dari masalah. Termasuk masalah dalam proses implementasi kebijakan yang diantaranya melahirkan sengketa aset antara kabupaten induk dengan kabupaten pemekaran, seperti yang terjadi di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi kebijakan pemekaran kabupaten Pasaman Barat dari Kabupaten Pasaman, dengan menganalisis keterlibatan aktor yang bermain di dalamnya, termasuk juga motif kepentingan yang menjadi dasar dari tindakan para aktor/implementator yang merupakan elit di kedua daerah tersebut. Dari pengetahuan tersebut penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan mengapa terjadi sengketa aset dalam implementasi kebijakan pemekaran kabupaten Pasaman Barat. Untuk meneliti digunakan beberapa konsep tentang otonomi daerah termasuk hubungan pusat dan daerah dalam era desentralisasi. Karena otonomi daerah ini sering melahirkan konflik, sehingga perlu dibahas tentang teori tentang asal mula dan resolusi konflik. Usai berkutat dengan konsep konsep diatas yang melatari timbulnya kebijakan pemekaran ini, maka selanjutnya beralih pada konsep implementasi kebijakan. Dengan melihat adanya keterlibatan aktor dari kedua daerah maka pendekatan yang digunakan adalah studi implementasi kebijakan generasi ketiga yang dikemukakan oleh William L. Goggin (1990). Secara umum fokus awal dari pendekatan ini adalah melihat struktur implementator pada level lokal (jaringan), sehingga bisa diketahui interaksi strategik antar berbagai aktor dalam suatu jaringan kebijakan. Metodologi dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap berbagai informan dari berbagai kalangan yang terlibat dan mengetahui jalannya sengketa ini. Observasi yang telah dilakukan dan berbagai data dokumentasi dari kedua kabupaten yang bersengketa, melengkapi sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemekaran Kabupaten Pasaman Barat ini mempunyai bobot politis yang tinggi diakibatkan oleh potensi ekonomi kabupaten yang baru dimekarkan ini sangat menarik untuk mendatangkan keuntungan besar bagi aktor yang dapat menguasainya. Termasuk juga bagi aktor kabupaten induk yang masih berminat, sehingga melahirkan sengketa dengan aktor kabupaten pemekaran. Oleh karena itu tarik ulur dalam interaksi antara para aktor merupakan persaingan untuk mewujudkan ambisi pribadi mereka menjadi Bupati Pasaman Barat yang definitif, yang sekaligus menjadi motif kepentingan mereka dalam sengketa aset ini. Namun karena tidak kunjung menemui jalan terang dalam satu periode kepemimpinan para aktor lama, maka pola perubahan rezim yang menghasilkan aktor baru akhirnya menyelesaikan sengketa ini dengan bantuan mediasi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Although fully supported by additional law, but decentralization policy of autonomic area always contains problems. Including matter of policy implementing process which partly yields in asset conflict between main regency and decentralization regency, such as what was seen from Pasaman Regency and Pasaman Barat. This study aims to know and evaluate the implementation of decentralization policy in Pasaman Barat and Pasaman Regency, also analyze participation of actors involved besides motive of interests underlying the action of actor/implementator who are elites in both regencies. From this information, this study tried to answer question: why there is an asset conflict happened in the implementation of decentralization policy in Pasaman Barat regency. In this study, there are several concepts used on local autonomy including relationship of central and local government in the decentralization era. Because this autonomy often raises conflict, thus it needs some review about theories of causes and conflict resolution. After discussing above concepts underlying this decentralization policy, then we can turn to concept of policy implementation. By considering actor participation in both regions, thus the approach used is policy implementation study of third generation suggested by William L. Goggin (1990). In general, the early focus of this approach is considering implementator structure in local level (network), thus there will be known strategic interaction between actors in some policy network. The methodology used in this thesis is descriptive qualitative with data collection through interview towards informants of many levels involved who know about this conflict process. The observation took place and many data documented from both regencies in conflict are supports the data source for answering the question in study. From the result, it is concluded that the implementation of decentralization policy in Pasaman Barat Regency contains high political quality due to potential economic of this newly decentralization regency which very attractive to gain huge benefits for the actor dominated it. This is also similar to actor in main regency who attracted to it, thus yields conflict with actor from decentralization regency. Thus, conflict of interaction between these actors is a competition to bring into reality their personal ambition become a definite Regent of Pasaman Barat regency, which also the motive of interest in that asset conflict. However, due to no clear solution in one period regime of old actor, then changing pattern of regime which yields in new actor finally resol

Kata Kunci : Desentralisasi dan Otonomi Daerah,Kebijakan Pemekaran,Sengkketa Aset, Decentralization Policy, Policy Implementation, Local Asset, Actor Participation and Competition, Conflict Resolution.