Penarikan sebagian urusan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat

PRIMA, Yudha, Prof.Dr. Warsito Utomo

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan alasan yang mendasari adanya penarikan sebagian urusan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Nagari di Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat. Ditinjau dari tercapainya tujuan penyerahan urusan yang didasarkan pada konsideran menimbang pada SK Bupati Solok Nomor 16 Tahun 2001 sebagai acuan dari policy maker menyerahkan urusan dan sebagai acuan yang sama dalam melakukan revisi terhadap SK Bupati Nomor 16 Tahun 2001. Dengan menganalisis dampak penyerahan urusan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membantu jalannya Pemerintahan Nagari dan peningkatan dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Serta menganalisis faktor yang mempengaruhi penarikan kewenangan tersebut yang dilihat dari kemampuan pelaksana yakni Pemerintah Nagari dan beberapa kepentingan yang mendasari penarikan urusan tersebut. Untuk meneliti digunakan beberapa konsep tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah dan Desentralisasi, Prinsip Pemberian Otonomi Daerah, dan teori The Communications Models Of Intergovermental Policy Implementation yang dikemukakan oleh Goggin untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi penarikan kewenangan. Sedangkan untuk menganalisis Kemampuan Pemerintah Nagari digunakan variabel kemampuan SDM, kemampuan keuangan, kemampuan peralatan, dan kemampuan ornganisasi manajemen. Metodologi dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Nagari yang dalam hal ini hanya dua Nagari yang dijadikan sampel yakni Pemerintah Nagari Koto Anau dan Pemerintah Nagari Cupak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah tercapainya tujuan penyerahan urusan pada Nagari sampel. Alasan yang tepat untuk menjelaskan adanya penarikan kewenangan bukanlah dari tercapainya penyerahan urusan ini namun lebih mengacu pada tidak tercapainya prinsip otonomi nyata yakni urusan yang diserahkan tidak sesuai dengan Kemampuan Nagari, tidak sesuai dengan kebutuhan Nagari dan output dari pelaksanaan urusan yang tidak efektif dan tidak berdaya guna serta beberapa alasan yang bersifat politik, ekonomi dan organisatoris yang turut mendasari penarikan kewenangan ini.

The study purposed to explain relying reason of authority withdrawal for Pemerintah Nagari in Kabupaten Solok Sumatera Barat which viewed from achieved affairs transfer based on SK Bupati Solok No. 16 of 2001 as reference for policy maker upon affairs transfer and revision of SK Bupati No 16 of 2001 through analysis of affairs transfer impact on community service increasing, community involvement on elevating economy, politic, and socio-culture field. In addition, the research also attempt to analyze influential factor on authority withdrawal which viewed from conducting ability and several interest relying it. Several concepts on Local government, Local Autonomy and decentralization, local autonomy issue principal, and theory of The Communication Models of Intergovernmental Policy Implementation (Goggin) for explaining determinant factor of authority withdrawal, is used. In order to analyze capability of Pemerintah Nagari it is used human resource variable, financial variable, equipments, as well as management organization capability. Qualitative descriptive is used as method for the study. The data is gathered from interview and documentation with Pemerintah Kabupaten Solok and Pemerintah Nagari, with two samples comprising Pemerintah Nagari Koto Anau and Pemerintah Nagari Cupak. The result shows that affairs transfer objective is achieved. The right reason for explaining authority withdrawal is not from this achieved transfer but rather from unachieved real autonomy principal i.e. transferred affairs inconsistent with ability and need of Nagari, as well as ineffective output besides political, economy and organizational factors.

Kata Kunci : Desentralisasi dan Otonomi Daerah,Kemampuan Pemerintahan Nagari,Sumatera Barat , Authority Withdrawal, Affairs Transfer Goal, Ability of Pemerintah Nagari, Real Autonomy.