Analisis terhadap kesiapan penerapan E-Procurement (Pengadaan Barang/Jasa secara On Line) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman

PRABOWO, Akbar, Dr. Erwan Agus Purwanto

2008 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan penerapan pengadaan barang/jasa secara online (e-procurement) di Kabupaten Sleman dengan melibatkan dukungan dari beberapa stakeholder, yaitu : Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat Sipil. Dengan target untuk menjalankan pelayanan publik berbasis digital, salah satu rencana yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) egovernment adalah untuk mengimplementasikan sistem e-procurement di Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Adapun data yang digunakan bersumber dari data primer melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci baik dari unsur pemerintah daerah, asosiasi rekanan, penyelenggara jasa internet, dan juga para praktisi dan pakar di bidang teknologi informasi di Sleman. Kemudian data tersebut selanjutnya dilengkapi lagi dengan dokumen- dokumen yang terkait dengan kesiapan penerapan e-procurement dari tiap stakeholder yang terlibat. Hasil penelitian menyangkut kesiapan e-procurement di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum siap untuk menjalankannya. Hal ini dilihat dari masih rendahnya komitmen kepala daerah yang diindikasikan dari adanya motifmotif ekonomi politik dalam menjalankan kebijakan pengadaan barang jasa. Selain itu masih sangat minimnya pegawai dengan kemampuan yang dapat diandalkan untuk menjalankan sistem ini. Dari sisi bisnis juga dilihat masih kurang siap, dikarenakan etika bisnis yang mereka miliki itu ternyata tidak dipatuhi dan tidak dijalankan pada saat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Begitu juga dari asosiasi rekanan, seharusnya mereka yang menjadi lembaga yang bisa menegakkan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran etika bisnis serta wadah sosialisasi peraturan dan kebijakan yang efektif bagi para anggotanya. Ternyata fungsi kontrol tersebut malahan tidak dijalankan. Dari sisi masyarakat, dengan tingkat melek internet tertinggi Indonesia, ditunjang dengan banyaknya lembaga pendidikan yang menjadi agen penyebaran teknologi informasi, adanya perhatian banyak LSM untuk meningkatkan kontrol terhadap pengadaan barang/jasa dan ketersediaan jaringan internet yang disediakan oleh ISP (internet service provider) di Yogyakarta yang menjangkau sampai ke pelosok-pelosok daerah, menunjukkan masyarakat di Sleman cukup siap untuk turut mendukung keberhasilan sistem e-procurement. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pengadaan barang/jasa secara online di Kabupaten Sleman belum dapat diterapkan, dikarenakan kurang siapnya stakeholder yang terlibat. Dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang direkomendasikan antara lain perlunya dukungan dan komitmen dari kepala daerah untuk segera menjalankan sistem ini, karena dengan komitmen yang kuat inilah pada akhirnya mampu menggerakkan potensi lainnya seperti kemampuan aparat pelaksana dan infrastruktur jaringan. Dari sisi dunia usaha yang perlu diperhatikan adalah pentingnya kepengurusan lebih berjenjang didalam asosiasi rekanan sehingga penegakan terhadap etika bisnis lebih mudah dilaksanakan dan kewenangan tidak sepenuhnya berada pada ketua asosiasi. Pada akhirnya bagi masyarakat sendiri perlu diberikan ruang voice yang lebih besar oleh pemerintah daerah, salah satunya melalui pola participatory socialization.

This research is aim to know the readiness of e-procurement application in Sleman Regency involves stakeholders, namely: Local Government, Business Institution, and Civil Society. By target to carry out public services on digital basis, one of egovernment Development Main Plan content is to implement e-procurement system on 2008. The method which used is qualitative descriptive in order to describe the facts as they were. It used primary data which is obtained from deep interview toward several informants from local government, auction association, internet services provider, and also practitioners and experts in information technology at Sleman. Those data are then completed with documents that concern with readiness of e-procurement application from every stakeholder who is involved. The results showed that local government was not ready yet to implement it. We can see it from low commitment of local head that indicated from the existence of political-conomic motifs in procurement of goods/services implementation. Besides that low capability of employees to execute this system. From business side is also not ready yet, because of their business ethic is not obeyed and not implemented in government procurement activity. Similarly, to partnership association, they should become an institution which straight the policies and sanctions toward business ethic infraction and socialize effective rules and policies to the members. But, those control functions were not implemented at all. In society side, with the highest rate of awareness of internet in Indonesia, a number of educations institutional those become an agent of information technology distributing, so many attention to enhance control on procurement of goods/services and availability internet network from ISP (internet service provider) in Yogyakarta, showed that Sleman society is ready enough to support e-procurement system. As a result, electronic government procurement in Sleman Regency is not able yet to implemented because of less ready of stakeholder. From these results, there is several recommended suggestion: support and commitment from local head to execute this system immediately is important, because the strong commitment will eventually motivate other potential such as capability of officers and network infrastructure. In business side, the important thing is the easiness of business ethic maintenance and the authority is not fully on association leader. Eventually, for society, it is necessary to provide a wider voice space by local government, one of them by participatory socialization pattern.

Kata Kunci : Good Governance,Pengadaan Barang/Jasa,E,procurement