Pengaruh penetapan Nilai Jual Objek Pajak terhadap ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 di kota Prabumulih

HIDAYAT, Taufik Nur, Dr. Samsubar Saleh, MA

2008 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini membahas pengaruh penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai potensi maksimal penerimaan negara dari penetapan PBB serta kebijakan-kebijakan selain penetapan NJOP, yang juga mempengaruhi penetapan PBB, sebagai lingkungan kebijakan dalam proses penetapan jumlah PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penelitian ini juga membahas aspek keadilan dalam penetapan PBB tahun 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan nilai jual objek pajak tahun 2007 yang lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya telah menyebabkan peningkatan pada potensi maksimal penerimaan dari penetapan PBB yang terutang. Akan tetapi, peningkatan potensi tersebut menjadi berkurang sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu yang turut berperan dalam menentukan jumlah PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dari aspek keadilan, ditinjau dari NJOP sebagai dasar pengenaan pajak, kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan kurangnya keadilan dalam penetapan PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik keadilan vertikal maupun horisontal. Akan tetapi jika ditinjau dari unsur kondisi wajib pajak dan distribusi manfaat kebijakan, kebijakan – kebijakan tersebut dari beberapa sisi lebih memberikan manfaat bagi golongan ekonomi rendah. Dari hasil tersebut, disarankan untuk meninjau ulang penggunaan kebijakan-kebijakan selain kebijakan pemberian pengurangan atas permohonan wajib pajak agar dapat meningkatkan potensi penerimaan dengan memberikan kepastian keadilan bagi wajib pajak. Kebijakan pemberian pengurangan atas permohonan wajib pajak masih diperlukan untuk menjamin asas kemampuan membayar untuk mengatasi sifat pajak PBB yang objektif.

This research discuss the effect of appraised market value for taxes (NJOP) on land and building tax (PBB) levy as maximal potential revenue from PBB and policies except NJOP policy that also include in tax computation process as policy environment. This research also discuss equity aspect on PBB computation in 2007. Result of analysis and discussion showed that higher NJOP in 2007 than 2006 affects higher maximal potential revenue from PBB. However, this maximal potential revenue is become lower because other policies with their goals which also include in calculation of tax that must be paid by tax payers. From equity aspect, based on tax base (NJOP), these policies affect inequity, horizontal nor vertical, in calculating PBB must be paid by taxpayer. However, from tax payer and benefit distribution aspects, these policies give more benefit to low economy people. From these result, other policies including the policy environtment, except deduction policy based on taxpayer application shoud be reexamined to increase potential revenue and guarantee equity in taxation. Deduction policy based on taxpayer application still needed to ensure ability to pay principle to handle objectivity in PBB levy.

Kata Kunci : Perpajakan,NJOP,Pajak Bumi dan Bangunan, NJOP, PBB, equity