Strategi dan sistem pengendalian operasional pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan Palsa Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

HARDIANSYAH, Teguh, Dr. M. Baiquni

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah, mengatur daerahnya sesuai kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga memberikan peluang Pemerintah Kabupaten Sambas untuk mengembangkan kawasan perbatasan Paloh dan Sajingan Besar (Palsa) menjadi kawasan pusat pengembangan ekonomi baru dalam rangka menghadapi perdagangan bebas dan globalisasi. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Sambas dalam pengembangan infrastruktur di wilayah Palsa, serta bagaimana sistem pengendalian operasional pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan.. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan kunci, sedangkan data sekunder diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini indikator dari strategi dan pelaksanaan program serta pengendalian operasional diketahui dari kemampuan Pemda dalam menganalisa dan mengimplementasikan strategi kedalam pelaksanaan program melalui pengendalian anggaran, penjadwalan dan faktor penentu keberhasilan. Setelah melakukan penelitian dan analisis data ditemukan bahwa strategi yang dilaksanakan dengan pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh Pemda Sambas dalam rangka pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan Palsa dapat dilihat keseriusan dan komitmen kuat yang dilakukan adalah dalam rangka menjadikan daerah kawasan tertinggal sebagai beranda depan negara, ini dapat dilihat dari prioritas kegiatan yang dilakukan dalam rencana lima tahun yaitu lebih terkonsentrasi ke rencana pembukaan border dan PPLB dengan pembangunan infrastruktur program pendukung lainnya dengan melibatkan seluruh instansi baik dari daerah, propinsi sampai ke pusat. Dan sampai sekarang Pemda Sambas masih terus melakukan koordinasi untuk mengusahakan dukungan, baik berupa dana, promosi investor, sampai koordinasi dan kerjasama dengan negara tetangga.Seluruh anggaran yang di serap sudah terealisasi melalui kegiatan program yang telah dibuat sampai akhir tahun 2007 ini.Strategi yang dibuat telah sesuai dengan RPJM dan sudah terintegrasi dengan kebijakan nasional, porpinsi dan daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dari tingkat bawah sampai tingkat pusat. Dan sudah mengacu kepada rencana induk pengembangan wilayah perbatasan NKRI. Pemda Sambas telah membuat rencana pengendalian operasional dari program kegiatan dalam mencapai sasaran-sasaran secara periodik dalam kurun waktu 5 tahun, lokasi pembangunan, kapasitas pembangunan serta besarnya anggaran yang dapat dilihat berdasarkan tahun pelaksanaan, sehingga dapat diketahui program yang prioritas dan program yang masih terus berlanjut. Adapun saran yang penulis ajukan untuk selalu memperjuangkan dan mendesak pemerintah pusat untuk segera menyetujui rencana kerjasama dengan pihak Kepulauan Natuna, lebih memberdayakan dan memfungsikan Badan Palsa, dan meningkatkan pos pengawasan terpadu dalam menertibkan pelaku kegiatan illegal di perbatasan.

Regional autonomy gives an authority to the regional government to organize their ability to give service to the community, in order of increasing their prosperity. It gives a chance to the Government of Sambas Regency to enlarger the border of Paloh and Sajingan Besar (Palsa) regions to become a new economic development centre in facing free trading and globalization. In relation with this problem, this research has an aim to know the strategy of the Government of Sambas Regency in infrastructural development in Palsa, and also how to know the operational control of this development. The method applied is the qualitative method and data collections are execute by interview, observation and documentation. Primary data are obtained by interviewing the competent informants, while secondary data are found out from documents and observations. This indicators used in this research are from strategy and program execution and also operational control known from the ability of regional government in analyzing and strategic implementation into this program by budget controlling, scheduling and success factor. After doing the research and analyzing the data by the writer it was found that the strategy of enlarging the border of Palsa done by the regional government, it seen from the serious and strong commitment, it has an aim to make this disadvantage region as our state front yard to our neighbors country, it seen from the program priority which has a five years plan, concentrated at border enlargement and PPLB with infrastructure development program and others with many supports from entire local, province and national instance. Government of Sambas Regency continuing the coordination to get finance, promotion, coordination and cooperation support from neighbors country. All of these budgets are realized into the programs made till in the end of 2007. This strategy made according with RPJM and integrated with local, province and nation policy which the support of all stakeholder. It is referenced to the main plan of border enlargement of NKRI. Government Sambas Regency has made operational control from activity program done in these five years, development location, development capacity and the budget can be seen from the time of execution, so that the priority and continuing programs can be seen. The writer suggestions are recommended to the Government to always give support and to urge the Government to agree the plan of coordination with the Government of Natuna Islands, to be more deceived and utilization of Palsa’s custom, increasing surveillance centre in order to anticipate illegal action in the border area.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan,Manajemen Strategi,Infrastruktur Wilayah, Planning, Strategy Management, Regional Infrastructure