Implementasi peran pemangku kepentingan dalam pengembangan KUBE kasus 3 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama

RUNUK, Didie A, Dr. Janianton Damanik

2007 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negaranegara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi negara yang sudah mempunyai kemapanan di bidang ekonomi. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, namun hasilnya tidak dapat segera terlihat dan harus membutuhkan tindakan yang berlanjut dan konsisten. Pemerintah telah banyak melakukan terobosan langsung terhadap masalah kemiskinan. Program Penanggulangan kemiskinan disusun untuk merespon dampak buruk krisis ekonomi, terutama bagi masyarakat yang selama ini rentan terhadap perubahan ekonomi secara dramatis. Sejauh ini dikenal beberapa program pemberdayaan ekonomi rakyat, antara lain program pemberdayaan ekonomi produktif seperti Program Pemberdayaan Keluarga melalui usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemangku kepentingan di dalam pengembangan KUBE dan untuk menganisis hambatan yang dialami pemangku kepentingan dalam perkembangan KUBE. Dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama yang terdiri dari 15 desa dan 4 desa di antaranya memiliki rumah tangga sangat miskin. Oleh sebab itu dalam studi ini akan dikaji secara lebih teliti implementasi program KUBE dengan berfokus pada peran eksternal pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah sebagai fasilitator, LSM, lembaga keuangan formal dan informal, dan anggota kelompok itu sendiri. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kotawaringin Lama meliputi : Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kelurahan Kotawaringin Hilir dan Dusun Makarti Jaya, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pertimbangan merupakan wilayah yang ada kegiatan KUBE serta masyarakat heterogen (suku dan budaya). Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemangku kepentingan sangat penting dalam pengembangan KUBE. Peran pemangku kepentingan terlibat langsung mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Pemangku kepentingan dalam perkembangan KUBE di diharapkan memberikan pembinaan berupa: Pelatihan Dasar, Pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan pengelolaan usaha; Pertemuan Koordinasi, untuk mengetahui perkembangan usaha; Bimbingan dan Supervisi, jika ada permasalahan kelompok. Hambatan dalam perkembangan KUBE antara lain rendahnya SDM baik pengurus maupun anggota KUBE, dana yang digulirkan kecil dibandingkan dengan jumlah anggota, jarak antar anggota KUBE yang jauh menyulitkan pengawasan dan pembinaan karena biaya operasional dan sarana yang terbatas. Ketergantungan masyarakat dengan program KUBE sangat tinggi, hal ini menunjukan bahwa program ini belum berhasil menciptakan kemandirian masyarakat karena jika dana KUBE dihentikan maka aktifitas kelompok tidak berjalan. Untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan, kegiatan melalui KUBE harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten untuk menunjang program nasional, dengan merubah pola yang ada ke arah penciptaan kemandirian masyarakat. Serta melibatkan peran aktif LSM yang ada di masyarakat dalam program pemerintah khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan KUBE hendaknya tumbuh dari keinginan masyarakat bukan yang dibentuk oleh pemerintah sehingga masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan yang dibentuk.

The poverty as a social phenomenon non only experienced by developing countries, but also experienced by the country that had steady state in economy. Various efford has done to reduce its poverty, but the result could not immediately visible and need a continue and consistent acting. The government had much implementing direct bypassing to poverty problem. The program to overcome the poverty had be setting to responding the poor impact of economic crisis, especially to the society that during in time vulnerable to dramatically economic change. So far, its recognize some empowerment program to public economic, among others empowerment program to productive economic as Family Empowerment Program through Shared Enterprise Group / Kelompok Usaha Bersama (KUBE). The study was aimed to analyzed the role of interest pemangku in developing KUBE and to analyzed the barrier that be experienced by interest pemangku in KUBE development. Correlated to the public condition in Kotawaringin Lama Subdistrict which consist of 15 villages and 4 villages among others had household very poor. Thus, in te research would be studied more detail the implementation of KUBE program by focus on pemangku interest external role, start from the government as facilitator, non government organization (NG), formal financial institution and informal, and its own group member. The research be performed in Kotawaringin Lama sub district, involved: Kotawaringin Hulu village, Kotawaringin Hilir dan Makarti Jaya sub-village, Kotawaringin Barat Regency with consideration form of a territory with KUBE activity as well as heterogen publics (tribe and its culture). The result showed that the role of interest pemangku was very important in developing KUBE. The role of interest pemangku was involved direct begin from its socialization, planning, implementation/ execution. Interest Pemangku in developing KUBE, be expected provide supervision form of: Basic Training, skill training and training on enterprise managing; coordination meeting to knowing the development of enterprise; counseling and supervision, if there is a problem in the group. The barrier in KUBE development among others is less in human resources both its official and its member, the fund that be turn was small compared to the member number, the distance between KUBE member was far had make difficulties for supervising and and coordination because operational cost and limeted of the eauipment. The public dependency with KUBE program was very high, this showed that the program not success yet to creating the independency of the public because if the KUBE’s fund was stoped, then the group activity not going on. To accelerating the process to freed up from poverty, activity through KUBE should be continue by the regency goverment to support national program, white altering its pattern to made public independece. And also involved an active role of NGO in the society in gobernment program especially actifity to empowering the public. The establishing of KUBE be expected was rise from the public expectation not from the government, so the public more responsible to the its survival of the activity that be committed.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Implementasi,Kelompok Usaha Bersama