Studi konflik masyarakat nelayan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

RUSLIANSYAH, Drs. S. Djuni Prihatin, M.Si

2007 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Hingga saat ini aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat baik penangkapan ikan maupun pembudidayaan meningkat sepanjang tahun, bahkan usaha tersebut cenderung mengarah kepada usaha komersial yang sebagian dalam operasionalnya tidak mematuhi peraturanperaturan pengelolaan dan pemanfaatan yang telah ditetapkan sehingga sangat beresiko bagi kelangsungan hidup dan ketersediaan sumber daya ikan. Usaha penangkapan ikan tersebut sangat berpeluang menimbulkan konflik antara nelayan lokal dengan nelayan dari luar daerah yaitu perebutan daerah penangkapan (Fishing Ground). Hal itu merupakan satu permasalahan yang menarik untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik yang terjadi antar nelayan di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi konflik antar nelayan di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah : nelayan di Kecamatan Kumai 9 orang, tokoh masyarakat 3 orang, dan aparat pemerintah 4 orang. Keseluruhan informan dalam penelitian ini 16 orang. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara atau interview, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan data kualitatif dengan sifat deskriptif analisis yaitu dengan cara interpretasi data kemudian data tersebut dianalisis dari awal hingga akhir penelitian. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut: Nelayan di Kecamatan Kumai masih sering terjadi konflik baik antar nelayan dalam satu kecamatan yaitu antar desa di Kecamatan Kumai maupun antara nelayan Kecamatan Kumai dengan nelayan dari luar daerah yaitu nelayan dari Kalimantan Selatan. Pada intinya konflik bersumber pada perbedaan hasil tangkapan yang disebabkan oleh perbedaan alat tangkap ikan yang digunakan, sehingga nelayan Kumai yang sebagian besar menggunakan alat penangkap ikan yang sederhana merasa dirugikan oleh nelayan yang menggunakan peralatan dan kapal yang lebih maju. Penyelesaian konflik dilakukan secara musyawarah mufakat dengan cara damai yang dihadiri aparat pemerintahan dan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian konflik tersebut ternyata belum efektif karena biasanya akan reda sementara dan terjadi konflik lagi. Pemerintah harus selalu meningkatkan kesejahteraan nelayan baik berupa pembinaaan ekonomi produktif maupun bantuan peralatan yang lebih maju sehingga nelayan bisa memperoleh tangkapan yang lebih besar karena konflik nelayan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan alat tangkap sehingga terjadi perbedaan hasil tangkapan. Masih diperlukan sosialisasi sosialisasi dan pembinaan peraturan dan perundangan tentang kelautan sehingga jika masing-masing berpegang pada peraturan yang berlaku konflik yang sekarang ini banyak terjadi dapat dihindarkan.

Fishery sources taking activity in Kotawaringinbarat Regency, such as fish catching or cultivation, increase all the year. Therefore it disposed to commercial works and breaks the rules of management in their operational. This condition endangers for fishery source availability and has an opportunity to make inter fisherman conflict to struggle the fishing ground. The objective of this research is to recognize the inter fisherman conflict and solution in Kumai sub district, Kotawaringinbarat regency, Middle of Kalimantan Province. This research using Qualitative descriptive. Analysis unit is Kumai fisherman, prominent figure in community, and government instrument. Data collection technique is done by observation, in depth interview, and document. Research findings are: (1) Fisherman in Kumai often have conflict otherwise with fisherman in their sub district or from other territory for example from South Kalimantan. (2) The conflict caused from the difference of their fish catcher equipment and makes the different result too. (3) The conflict solution done by peaceful agreement discussion with presented by government instrument. (4) This solution is not effective because it just temporary subsides and the conflict will happened again. Government have to increase the fisherman welfare. Establishment economic productive and modern equipment aid so the difference of their fish catcher didn’t happen. The rules socialization needs to do by government to avoid that conflict too.

Kata Kunci : Kebijakan Pembangunan,Kesejahteraan Sosial,Konflik Nelayan, welfare, conflict, fisherman