Pelayanan kebersihan lingkungan :: Studi pengelolaan sampah di Kota Pangkalan Bun

MAHLAN, Drs. S. Djuni Prihatin, M.Si

2007 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sejak saat ini itulah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk lebih mendekatkan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Adalah kota Pangkalan Bun sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi sasaran lokasi penelitian, dengan menggunakan metode penelitian Deskriftif pendekatan Kualitatif yang dijadikan kajian studi ini adalah bagaimana pelayanan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan bagaimana partisipasi masyarakat di kota Pangkalan Bun terhadap pengelolaan sampah. Dari hasil penelitian dapat penulis analisa ternyata pelayanan pengelolaan kebersihan lingkungan masih belum optimal hal ini dapat terlihat masih adanya sebagian sampah yang tidak terkelola sementara itu masih kurangnya tenaga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Partisipasi sejumlah masyarakat dalam pengelolaan persampahan / kebersihan masih dirasakan kurang terbukti masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan untuk Retribusi Pelayanan / Kebersihan Rumah Tangga belum dilaksanakan pungutannya menganalisa masalah diatas Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 disarankan memprogramkan penambahan tenaga, sarana dan prasarana pengelolaan persampahan/kebersihan. Kemudian untuk meningkatkan partisipasinya masyarakat perlu adanya pemerataan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang persampahan / kebersihan serta memberi sanksi tegas bagi yang melakukan pelanggaran.

Since that Act Number 22 year 1999 about Region Government wihich reformed by Act number 32 year 2004 about Region Government too, region had authority to mange its government to close up government service to the community to fast its welfare by raising service delopment on the community works. This research located in Pangkalan Bun the Capital of West Kotawaringin Government. The method of this research is qualitative descriptive. The qualitative method in this study is environment service management of West Kotawaringin Government and how community of Pangkalan Bun participate in the waste management. The results of this research indicated that envronment service management did not optimum, which looked by waste did not managed very well. Despite that the human resources and infra structure in waste management of West Kotawaringin Government are less. The community participation on waste mangement are less too. Proved by people often throw away the waste did not on the shelter. And Public service waste management fee did not applied yet. For that problems were suggested that Region Budget (APBD) year 2007 must had program to increase human resources and infra structure of waste management. To increase community participation were suggested that government had to distribute and socialite Act on the waste management and gift hard sanction for violation.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Kebijakan Pemerintah, waste mangement, community participation, environment tidiness service.