Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang :: Studi di Kabupaten Kotawaringin Barat

HAMKA, Rahmat Nasution, Dr. Suharko

2007 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Penelitian ini berusaha memahami Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyusunan perencanaan pembangunan dalam rangka untuk membuat dan menetapkan suatu kebijakan publik, sangatlah penting untuk adanya perlibatan masyarakat secara langsung dalam proses itu. Adanya jaminan hukum dan perangkat aturan yang mengatur tentang ruang publik merupakan sesuatu yang sudah sangat dipahami, apalagi dengan telah bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah, hal tersebut makin tampak nyata. Permasalahan yang diteliti adalah sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dapat terakomodir dalam penentuan kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi, yang kemudian dianalisis serta menyusun secara sistematis sehingga data-data tersebut dapat menggambarkan hasil studi lapangan dan hasil pustaka, dengan menggunakan metode deskriptif analitif. Menurut Suhirman dan Dedi Haryadi untuk oprimalisasi partisipasi masyarakat harus dilakukan penguatan masyarakat sipil melalui dua pendekatan yaitu pendekatan struktural dan sosiokultural. Adanya perangkat hukum setingkat Peraturan Daerah dan kelembagaan lokal dan fungsional untuk mendorong terciptanya partisipasi masyarakat secara lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas. Hal tersebut dapat dilihat dari data pelaksanaan Musrenbang disemua tingkatan, yang terlibat hanya elit-elit saja. Ruang partisipasi masyarakat yang seharusnya dilaksanakan, hal ini cukup diwakili oleh sekelompok masyarakat yang notabene sering menjadi cap stempel sebagai legitimasi, seolah-olah perencanaan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Penelitian ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang masih mengarah pada pendekatan struktur administrasi negara, yang terlibat dalam proses tersebut sangat didominasi para perangkat desa/kelurahan, Kecamatan dan kepala-kepala dinas, sehingga perencanaan yang dihasilkan merupakan kegiatan yang hanya berorientasi proyek, bukan pada kebutuhan masyarakat.

The research seek to understanding public’s participation in Musrenbang (Development Planning Meeting) in West Kotawaringin Regency. The set up of development planning in order to create and establishing one public polity, its very importent that there are public involvement directly in the process. The existence of law quarantee and order that rule out public space form of be understood, especially with the sifting of reformation era and regional autonomy, thats be more riil. The problem that be study was the extent to which, the public’s participation in Musrenbang could be accomodated in making public policy. The research was descriptive qualitative research. Data be collected though observation, interview, and documentation. The data validity be tested by triangulation technique, which then be analyse as well as set up sistematically so the data could depicted field research result and referential result, by using analytic descriptive methods. According to Suhirman and Dedi Haryadi, to optimalize public’s partisipation, its should strengthening civil society through two way, that is; structural approach and sociocultural approach. Regulation infrastructure as Regional Regulation and local organisation and functional to encouraging more effectively public’s participation. The research’s result show that public’s participation still in formality. Its can be observed in performing Musrenbang in all level, all of participant only form of elite of society. Public’s participation room only representing by any little group that usually as legitimating group, its seem that these planning was according to the mechanism. The research indicated that public’s participation in Musrenbang still in state administration structural appoach, where the participant geoup was dominated by village official, sub district official and heads of department, so the planning had result form of the project oriented program, not based on public’s need.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarat,Kebijakan Publik,Musrenbang, Participation, Musrenbang, Planning