Evaluasi Jaminan Kesehatan PT Askes (Persero) dengan kartu sehat bagi keluarga miskin di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

SUBARIYANTO M., Agus, Drs. Soetomo, M.Si

2006 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Salah satu hak dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan harus dipenuhi oleh Pemerintah adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Menyadari betapa pentingnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin sebagai upaya memenuhi amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2, maka melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12241/Menkes/XI/2004 menetapkan pemeliharaan jaminan kesehatan penduduk miskin diserahkan atau melalui pihak ketiga, dengan menunjuk PT Askes (Persero) sebagai pengelola untuk bekerja sama dengan pihakpihak terkait dalam pemanfaatan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah bahwa program tersebut belum dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Pembatasan jumlah penerima kartu askes bagi masyarakat miskin lewat kuota, serta adanya pembatasan indikator pembiayaan pelayanan kesehatan oleh PT Askes lewat Daftar Plafon Harga Obat (DPHO), menyebabkan akses masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: (1) apakah mekanisme pemberian kartu sehat bagi keluarga miskin sudah tepat sasaran; (2) bagaimana pelayanan yang diberikan oleh institusi kesehatan bagi keluarga miskin yang menggunakan kartu sehat; (3) bagaimana pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga miskin yang tidak mempunyai kartu sehat. Penelitan ini menggunakan teori Evaluasi Jaminan Sosial karangan T. Sumarnonugroho yang menyatakan bahwa evaluasi terhadap program jaminan sosial menggunakan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif, diantaranya adalah jumlah bimbingan dan penyuluhan, jumlah klien yang dirawat, partisipasi masyarakat, kemandirian klien, serta efektifitas program. Jenis penelitian ini menurut tingkat eksplanasi adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah lewat pelaksanaannya di Puskesmas sudah cukup baik, sedangkan masih banyak ditemui di lapangan distribusi kartu yang belum diterima oleh warga miskin yang berhak atau telah terdaftar oleh PT Askes, disamping masalah kuota kartu dan pembatasan pelayanan kesehatan yang diberlakukan oleh PT Askes. Akibat adanya pembatasan tersebut, maka Pemerintah Daerah Gunungkidul mengeluarkan kebijakan dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga miskin yang tidak mendapatkan kartu sehat lewat kebijakan pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Gunungkidul. Kebijakan ini berlaku untuk warga miskin yang tidak memiliki kartu sehat agar mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, sama dengan mereka yang memiliki kartu sehat. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan agar semua warga miskin di Kabupaten Gunungkidul terlayani kebutuhan kesehatannya.

One of the basic human rights that has to be fulfilled by the Government is the right to get proper health service. Understanding that health service guarantee for the poor is very important as an effort to do what had been written in Constitution 1945 chapter 34, text 1 and 2, therefore through The Decree of Minister of Health Number 12241/Menkes/XI/2004, the Government decided that health service guarantee for the poor will be done by the third hand, that is Askes Company (state-owned health insurance company). Askes Company acts as the executive to work with the stakeholders in using and improving health service guarantee for the poor. The problem that happens in improvement of the health service program is that the program has not reached the exact goal yet. Limitation by quota if Askes card receivers and also limitation on health service charge indicators of Askes Company by making Medicine Prices List cause the poor access to get better health service is still limited in quantity and quality also. Therefore, the author considered that it is important to evaluate and control the program. By the explanation above, the question of this research are: (1) Was the mechanism of distibution of healthy card could reach the exact goal; (2) How did the healthy institution give services to the poor families who have the card; (3) How did the implementation of health service guarantee to the families who did not have the healthy card. This research used the teory of social guarantee evaluation by T. Sumarnonugroho which said the evaluation of social guarantee program used the quantitatif and qualitatif indicators, and that indicators were the account of socialitation, the account of client who got nursing, the community participation, the ability of clien, and the effectiveness of program. The type of this research based on explanation rate is qualitative descriptive research. For the primary data collection, it is used the technique of observation and interview; and documentation to collect the secondary data. The result of this research shows that health service by the Government via the Public Health Service Center has been good enough, as the matter of fact, there are still found that healthy card is not well-distributed. Besides, there are still many poor families who do not receive the card because of the card quota and limitation of health service by Askes Company. Because of that limitation, Gunungkidul Government made policy of giving free health service to the poor who does not receive healthy card. The substitution of the card is Identification Paper of Poorness that is fully subsidized by Region Income and Expenditure Budget of Gunungkidul Government. This policy is purposed to the poor who does not own the healthy card, so they will still be able to receive the free health service, just the same as them who own the card. With that policy, it is hoped that the health needs of the entire poor in Gunungkidul can be fulfilled.

Kata Kunci : Program Jaminan Kesehatan,Masyarakat Miskin,Kartu Sehat