Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir :: Studi masyarakat pesisir Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

DITA, Rudolf, Prof.Dr. Tadjuddin Noer Effendi

2007 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1). Mengetahui perkembangan kesejahteraan masyarakat pesisir Kumai Hilir sebelum beroperasinya lembaga keuangan mikro dan sesudah beroperasi lembaga keuangan mikro, (b) menganalisis peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kumai Hilir. Subyek penelitian orang-orang yang berkompeten di masyarakat pesisir diantaranya Nelayan, juragan kapal, bakul ikan dan pengolahan ikan dengan jumlah informan 22 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi sasaran yang dijadikan kajian dalam studi ini adalah masyarakat pesisir di Kelurahan Kumai Hilir Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan masyarakat pesisir yang identik dengan masyarakat nelayan. Berdasarkan hasil analisa, bahwa masyarakat pesisir yang difokuskan pada nelayan penangkap ikan di laut menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat pesisir Kumai Hilir sebelum beroperasi lembaga keuangan mikro dengan sesudah beroperasi lembaga keuangan mikro. Dilihat dari indikator pendapatan, pendidikan, pemukiman dan kesehatan telah terjadi peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Sebelum beroperasi LKM, dari sisi pendapatan sekitar Rp. 385.000,- per bulan, pendidikan hanya sekitar 30% yang menamatkan SLTP, fasilitas penerangan listrik dinikmati 50% penduduk dan hanya 50% penduduk dengan alas lantai dari semen, pemanfaatan sarana kesehatan belum memadai dan mereka menggunakan sarana pengobatan tradisional seperti pijat ataupun paranormal lainnya. Sesudah beroperasi LKM, pendapatan rata-rata nelayan sebesar Rp. 747.131 ,- per bulan, perkembangan tingkat pendidikan dimana masyarakat telah menuntaskan pendidikan dasar (SD dan SMP), prasarana pemukiman berupa alas rumah yang telah 60% beralas semen , telah hampir 80% warga dapat memasang dan membayar sarana penerangan listrik, telah terbeli sarana komunikasi berupa hand phone maupun radio serta televisi, sarana dan prasarana puskesmas telah mampu dimanfaatkan 100% oleh para keluarga nelayan dan masyarakat pesisir. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir adalah (1) pengembangkan untuk memberdayakan diri mereka sendiri, misalnya yang bersumber dari dukungan nelayan, dengan adanya diversifikasi pekerjaan yang dilakukan nelayan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam formulasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, (2). ancaman pengaturan pengawasan LKM,dan sumberdaya manusia dalam mengelola LKM (3). untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, mengingat besarnya potensi sektor perikanan laut, maka perhatian terhadap sektor ini perlu lebih ditingkatkan. Alokasi Anggaran untuk pengembangan nelayan pesisir perlu lebih diperbesar.

The objective of this research is to identify welfare development of people living in Kumai Hilir coast before and after operation of micro financial institution (MFI) and (b) to analyze increase in welfare of people living in Kumai Hilir coast. Research subject are people that are competent in coast community such as fishermen, boat owners, fish traders and fish processors with total informants of 22 people. This research used qualitative method. Research located in coast community in Kelurahan Kumai Hilir, Kotawaringin Barat regency, Central Kalimantan. In this context, coast community is identical to fisherman community. Result of analysis on coastal community that was more focused on fishermen catching fish offshore indicated improvement in welfare of people living in Kumai Hilir coast after operation of micro financial institution. Based on income, education, settlement and health indicators, there was significant increase in welfare. Before MFI operation, their income was about Rp 425,000 per month, there was only 30% people graduated from primary school, electrical facility was only enjoyed by 30% people, only 30% people having cement/ceramic floor, use of health facility was less optimal and they used traditional medication such as message and paranormals. After operation of MFI, fisherman income was Rp 996,175 per month, there was increase in people finishing elementary and junior high school, about 90% house had cement or ceramic floor, almost 100% people can subscribe electricity, they have used communication facility such as cellular phone, radio and television, and health facility has been totally used by fisherman household and coastal community. There are some policies that can be done to increase welfare of coastal community. First, community empowerment may be conducted by training of job diversification. Second, threat of foreign boat as competitor for local fishermen should be considered. Government should broaden catchment area from line I to Line II or line III by providing aid of greater boat and human resource improvement. Third, given great maritime fishery sector, government of Kotawaringin Barat regency should give more attention to the sector. Allocation of budget for coastal fishermen improvement should be increased.

Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat Pesisir,Lembaga Keuangan Mikro