Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta

RIDWAN, Prof.Dr. Sunyoto Usman

2007 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Urbanisasi merupakan satu penyebab timbulnya Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana dengan kemampuan individu yang terbatas mereka melakukan migrasi ke Daerah Perkotaan, Jalan Urip Sumoharjo yang tidak dapat menampung keinginan sebagian masyarakat untuk berdagang dilokasi tersebut menyebabkan mereka menggelar dagangannya disekitar jalan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk 1). Mengamati proses perkembangan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Urip Sumoharjo 2). Mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dikawasan Jalan Urip Sumoharjo dan 3). Mengatahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan data diperoleh dari studi literature, observasi, wawancara, serta pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Urip Sumoharjo sudah sangat memprihatinkan, karena saat ini hampir memenuhi tempat kosong yang ada dilokasi tersebut. sehubungan dengan hal itu Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan beberapa produk hukum, antara lain Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya berhasil diterapkan karena masih ada kekurangan dalam pelaksanaan implementasinya, seperti belum ada jumlah juklak/juknis yang berupa keputusan Walikota Yogyakarta. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut terdiri dari 1) faktor internal (inkonsistensi penegakan hukum karena belum ada aturan teknis, terbatasnya lahan kosong untuk berdagang, terbatasnya jumlah anggaran pemerintah dan terbatasnya jumlah pegawai), serta 2) faktor eksternal (banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL), karakter Pedagang Kaki Lima (PKL) yang keras dan sulit diatur, adanya pungutan liar oleh premanisme dan sikap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak kooperatif) Perda N0. 26 Tahun 2002 tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun beberapa Perda pendukung lainnya kurang dapat diimplementasikan dengan baik karena belum adanya juklak/juknis dalam bentuk keputusan Walikota Yogyakarta. Disamping itu terdapat faktor-faktor penghambat berupa faktor internal dan eksternal serta perlu adanya evaluasi dari implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

Urbanization is that cause street vendors in strategic places in the city. In this case. Jalan Urip Sumoharjo street has not stall enough to accommodate street vendor, so they spread out their good in parking area around it. In the other hand, the Government of Yogyakarta has issued some local acts, such as Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 about street vendor adjustment and conduction. The reach was aimed; 1) to observe the development of street vendor in Urip Sumoharjo street. 2) to evaluate the implementation of Government policy about street vendor, especially Urip Sumoharjo street. 3) to determine hinder factor in implementing the policy, it used descriptive methods by means of literature studies, observation, interview, and questionnaire. The result show that empty space of Urip Sumoharjo street was almost full failed by street vendor. Beside that, the implementation of Government policy has not success yet because of imperfect rules, such as no guidelines or major decree to implement the policy, the hinders factors in implementation area: 1) internal factor, such as no guidelines, lack of trading area, lack of Government Budget, and lack of civil servants, 2) external factor, especially from street vendors, such as too much number of them, hard and uncontrollable characters, an illegal payment collected by the gangsters, and uncooperative attitude. It need evaluation and more guidelines to decrease deviation of Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 because of incomplete implementation.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima,Implementation policy of settlement Pedagang Kaki Lima (PKL)