Gerakan radikalisme Islam pasca reformasi :: Kajian terhadap Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia dalam upaya penegakan Syari'at Islam

MAQI, Hayatul, Prof.Dr. Tadjuddin Noer Effendi

2007 | Tesis | S2 Sosiologi

Konstelasi politik pasca runtuhnya rezim Orde Baru telah menciptakan euphoria demokrasi dan liberalisasi politik di Indonesia. Fase tersebut ditandai dengan meruahnya aspirasi yang disampaikan secara publik setelah sekian lama dikungkung oleh otoritarianisme rezim Orde Baru. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh Gerakan Islam Majelis Mujahidin Indonesia untuk mengekspresikan aktivitas mereka dalam usaha mendiseminasikan isu dan tuntutan penegakan syari’at Islam yang lebih formalistik, melalui organisasi, media, dan akses terhadap para politikus. Tetapi persoalannya akan muncul ketika gagasan atau gerakan tersebut diperjuangkan dalam skala kemasyarakatan atau bahkan kenegaraan. Akan muncul sejumlah pertanyaan, syari’at Islam yang mana yang akan ditegakkan, bagaimana strategi gerakan untuk menegakkannya, bagaimana sistem atau formatnya (terutama kaitannya dengan peran negara), dan problem-problem apa saja yang mungkin akan menghalangi perjuangannya. Oleh karena itu, menjadi relevan dan menarik untuk dilakukan penelitian di seputar dinamika gerakan penegakan syari’at Islam yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia di tengah arus pergulatan politik Indonesia kontemporer. Fokus kajian dari penelitian ini memusatkan pada pembahasan gerakan Majelis Mujahidin Indonesia. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi dengan perspektif gerakan keagamaan (religious movements) atau sering pula disebut gerakan sosial-keagamaan (social-relogious movements) ini berusaha untuk menjelaskan secara deskriptif mengenai fenomena gerakan Majelis Mujahidin Indonesia dalam upaya penegakan syari’at Islam secara kaffah. Dari penelitian ini didapatkan beberapa hasil temuan penting, sebagai berikut: Pertama, Bahwa alasan, motif atau latar gerakan Majelis Mujahidin Indonesia mengunggulkan sebuah tema besar ”penegakan syari’at Islam secara kaffah” ternyata dipengaruhi oleh beberapa alasan, antara lain: alasan aqidah (ideologis), yaitu adanya keyakinan (system of belief) sebagai konsekuensi logis dari pengakuannya sebagai muslim, akan adanya kewajiban menegakkan syari’at Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Kedua, terbukanya ruang politik pada era reformasi ditangkap oleh Majelis Mujahidin Indonesia untuk mengekspresikan gerakannya dalam upaya penegakan syari’at Islam kembali di negara Indonesia. Alasan ketiga, kondisi realitas bangsa Indonesia yang sedang ditimpa krisis multidimensi. Krisis yang melahirkan frustasi dan rasa ketertindasan yang wujudnya tampak dalam bentuk sejumlah besar penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum elite, yang kemudian menyebabkan maraknya korupsi, kejahatan politik, lemahnya penegakkan hukum dan ketidakberdayaan ekonomi. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Majelis Mujahidin Indonesia untuk menawarkan kembali nilai-nilai dan sistem yang berbasis syari’at Islam sebagai solusi. Inilah alasan terpenting dari munculnya gerakan penegakan syari’at Islam oleh Majelis Mujahidin Indonesia secara terbuka. Kedua, dalam upaya penegakan syari’at Islam, Majelis Mujahidin Indonesia mengembangkan strategi gerakan dan memperluas jaringan dengan merangkul beberapa organisasi atau gerakan Islam, dan juga partai-partai politik Islam untuk berkoalisi dalam sebuah institusi dalam bentuk aliansi (tansiq) umat Islam dengan tujuan menegakkan syari’at Islam secara kaffah. Untuk itu, penulis mencoba untuk memetakan pola perjuangan dan strategi gerakan Majelis Mujahidin Indonesia dalam sebuah pendekatan teoritis, dalam arti bahwa strategi gerakan penegakan syari’at Islam hendak dijelaskan secara lebih spesifik dengan beberapa pendekatan teori sosial dengan perspektif gerakan sosial-keagamaan (social-relogious movements). Ketiga, terkait dengan sistem politik kenegaraan, Majelis Mujahidin Indonesia menganut paham integralisme atau kesatuan mutlak antara agama (ad-din), negara (daulah) dan hukum syari’at, dengan pemahaman skripturalistik, dan legalistik-formalistik. Hal ini terlihat dari Majelis Mujahidin Indonesia dengan keyakinan bahwa tegaknya syari’at Islam dalam lingkup sosial kenegaraan ditandai oleh tiga ciri utama, yaitu: 1) Kekuasaan tertinggi berada pada kaum muslimin yang tegas komitmennya untuk menegakkan syari’at Islam dalam lingkup sosial kenegaraan. 2) Kebijakan nasional sesuai dengan hukum yang digariskan Allah swt dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. 3) Budaya nasional yang dibangun adalah budaya yang sesuai dengan akhlak-moral Islam. Ketiga ciri utama itulah yang merupakan titik akhir dari sasaran dan tujuan institusional yang hendak dicapai oleh Majelis Mujahidin dalam upaya gerakan penegakan syari’at Islam, ia sekaligus sebagai landasan utama yang akan mengarahkan rancangan strategi dan pola penerapannya di lapangan. Keempat, Secara politik, tuntutan penegakan syari’at Islam oleh Majelis Mujahidin Indonesia akan menemukan masalah serius dan pilihan yang sulit. Tuntutan itu terutama berbenturan dengan kekuasaan negara yang memiliki otoritas untuk menggolkan gagasan tersebut. Pada aspek inilah, pilihan itu dirasakan menemukan kendala yang besar. Selain kendala politik, kendala teknis yuridis juga tidak kurang rumitnya. Jika yang dimaksudkan dengan perjuangan penegakan syari’at Islam itu adalah bagaimana menjadikan bagian-bagian hukum Islam yang masih bersifat Ius Constituendum menjadi Ius Constitum, sehingga kemudian penegakan syari’at Islam berjalan secara kaffah, maka tampaknya disinilah terdapat kendala teknis-yuridis. Kendala itu terutama dikarenakan hukum di Indonesia menganut sistem unifikasi dan sistem hukum tertulis. Jika hukum itu diterapkan pada semua golongan masyarakat, maka hal itu akan terbentur dengan heterogenitas masyarakat Indonesia.

Political constellation after new order regime collapse has opened democracy euphoria and political liberation in Indonesia. The opportunity is used by Islamic movement; Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) to express their activities in disseminating issues and establishing Islamic Syariah more formalistically by institution, mass media, and access to politicians. But, it will be problem if the ideas and the movements are showed up in social societies and state. It will raise some questions; which Islamic Syariah will be used? How movement strategies uphold it? How about system, especially related with state role? And perhaps, what problems may hinder the struggle. The research will concentrate on study of Majelis Mujahidin Indonesia movement. It uses phenomenology method by religious movement perspective. The perspective is usually called social-religious movement. The research found some important things, like; Firstly, the movement background of Majelis Mujahidin Indonesia is influenced by some reasons, such as the existence of belief (system of belief) as perfectionist Moslem, the opened political space in reforms era, and the reality of nation-state in Indonesia inflected by multidimensional crisis. Secondly, Majelis Mujahidin Indonesia develops movement strategy and extends their networking with some institutions, the other Islamic movements, and Islamic parties to unite in Moslem alliance (tansiq). Its objective is to uphold Islamic Syariah in Indonesia generally. Thirdly, in political-state system, Majelis Mujahidin Indonesia has integrality doctrine. It means that unification in religious (ad-diin), state (daulah), and Islamic law (Syariah) by script and legal-formal understanding. Fourthly, Majelis Mujahidin Indonesia that strives for Islamic Syariah will get big problems and difficult choices politically. The prosecution will confront with state power which has authority to spoil the idea. Beside that, it will confront with legal law in Indonesia. The challenges are caused by legal law in Indonesia which professes unification system and law system of codification. If the roles are applied for all social groups in Indonesia, it will confront with heterogeneity of society.

Kata Kunci : Gerakan Islam,Radikalisme,Syari'at Islam,Majelis Mujahidin Indonesia,Islamic movement, Islamic Syariah, and Islamic Politic