Protes Pilkades pada masa Orde Baru; perlawanan rakyat terhadap hegemoni negara :: Studi di desa Kragilan, Klaten, Jawa Tengah

LATIEF, Muhammad Syahbudin, Prof.Dr. J. Nasikun

2004 | Tesis | S2 Sosiologi

Studi ini hendak menggambarkan bangkitnya keberanian rakyat desa menentang kekuasaan negara (baca : pemerintah), yang dipicu oleh terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades), yang terjadi di Desa Kragilan, Gantiw arno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Perlawanan rakyat dilakukan dalam bentuk protes yang berlangsung secara berulang-ulang ditujukan terutama kepada panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa (palona) dan bupati, mulai Oktober 1997 hingga September 1998. Tuntutan utama warga desa ialah pe mbatalan pelantikan kepala desa terpilih, dan pelaksanaan pemilihan ulang kepala desa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat, terutama aktor -aktor yang ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam gerakan protes, para mantan calon kepala desa, perangkat desa, dan warga desa. Data sekunder yaitu berupa dokumen panitia pencalonan dan pemiliha n pilkades, notulensi rapat milik pribadi tokoh masyarakat, dokumen Tim Reformasi Desa, guntingan surat kabar, monografi desa, dikumpulkan selama berjalannya penelitian lapangan. Selain itu, dilakukan pula observasi secara intensif selama penelitian berlangsung. Data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dikaji. Analisis dan interpretasi terhadap data dilakukan berdasarkan makna yang dikonsepsikan dan yang diekspresikan oleh masyarakat desa. Protes yang dilakukan oleh warga Desa Kragilan menuntut ditegakkannya kebenaran dan keadilan akhirnya membuahkan hasil. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada 7 September 1998 menjatuhkan vonis bahwa surat keputusan pelantikan kepala desa terpilih yang dikeluarkan oleh bupati dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, untuk menentukan kepala desa yang baru harus segera diselenggarakan pilkades ulang. Vonis PTUN ini membuktikan bahwa dominasi, represi, dan hegemoni negara dapat dipatahkan oleh kekuatan massa rakyat desa, dengan cara membangun aliansi-strategis-lintas pemangku kepentingan (aliansi multistakeholder) di antara elemen-elemen masyarakat yang menuntut ditegakkannya kebenaran, keadilan dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Elemen masyarakat yang dimaksud ialah aktivis partai politik tingkat desa, tokoh mahasiswa/ pemuda yang berasal dari desa, organisasi gerakan mahasiswa di Yogya dan Solo, media massa (dari Yogya, Solo, dan Semarang) , LBH Yogya, serta didukung oleh tokoh-tokoh tua warga desa. Dengan demikian, protes pilkades di Desa Kragilan merupakan wujud yang nyata dan tegas bangkitnya keberanian rakyat desa melawan kesewenang-wenangan dan arogansi negara Orde Baru. Keberhasilan rakyat desa “menurunkan” kepala desa terpilih merupakan bukti “kemenangan” perlawanan rakyat desa atas dominasi dan hegemoni negara.

The study describes the awakening of village rs’ courage against the government. Their resistance was triggered by fraudulent in the process of village head election in Desa Kragilan, Klaten, Central Java. The villagers took to the street to repe atedly protest against the Regent and the committee of village head election, started on October 1997 through September 1998. The protesters demanded to void the village head-elect and called for another election. A qualitative method is assigned in this research. The primary data were collected through in-depth interviews from the key informants, particularly from a considerable number of protesters, some ex-candidates of village head, village officials, and general people of the village. The secondary data, such as documents of the committee of village head election, private diaries , documents of Village Reformation Team, clippings, and village monograph, were put together with the fieldwork process. Intensive observation was also carried out in the fieldwork. The data were then examined as a whole-integrated process to ensure full comprehension of the problem. Analysis and interpretation of the data were carried out based on the conceptualized and expressed meanings of the village rs. The villagers protest and resistance was eventually succeeded. The Court of State Administration in Semarang ruled that the decision of the regent of Klaten was invalid, thus the election should then be resumed. The court decision confirms the fact that the state domination, repression, and its hegemony could be ousted by the power of village rs who could form an alliance of multistakeholders : activists of local political party, students, the village youth leaders, student movement organizations from other cities (Yogyakarta and Solo ), mass media, Law Aid Organizations from Yogyakarta, and the support from prominent members of the villagers. The protest of the villagers against the seemingly fraud election at Desa Kragilan has proved of the awakening consciousness of the people against Indonesian New Order State. The success of villagers to dispose of the new village head-elect points out the triumph of people sovereignty against the domination and hegemony of the state.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa,Perlawanan Rakyat