Pialang adat di bumi Ruwa Jurai Punyimbang di Karesidenan Lampung 1928-1942

EFFENDI, Prof.Dr. Soegijanto Padmo, M.Sc

2007 | Tesis | S2 Sejarah

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan elit lokal di Lampung yang bergelar punyimbang. Perubahan tersebut terkait dengan intervensi Pemerintah Kolonial Belanda yang menerapkan undang undang otonomi 1903 dan keputusan desentralisasi 1905; yang pada tahun 1928 telah melahirkan Marga Stelsel di Karesidenan Lampung. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap dinamika kehidupan punyimbang khususnya, dan masyarakat Bumi Ruwa Jurai pada umumnya hingga akhir pemerintahan Kolonial Belanda 1942. Penelitian ini mulai dari penelusuran sumber, baik primer maupun sekunder hingga tahap penulisan, seluruhnya menggunakan metode penelitian sejarah. Sumber primernya adalah arsip-arsip kolonial yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); sedangkan sumber-sumber sekunder diperoleh dari Perpustakaan Nasional dan perpustakaan lainnya, sesuai kebutuhan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki arti penting bagi pembangunan daerah pada era otonomi dewasa ini, maupun untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan, khususnya sejarah lokal. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah: Pertama, ada korelasi yang signifikan antara kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda dengan perubahan kedudukan dan fungsi punyimbang di Karesidenan Lampung. Kedua, terbukti bahwa intervensi pemerintah Kolonial Belanda terhadap punyimbang di Karesidenan Lampung sangat besar pengaruhnya pada dinamika kehidupan elit lokal tersebut, khusunya sejak penerapan Marga Stesel 1928-1942. Ketiga, ternyata eksistensi sistem pemerintahan adat kebuwaian / mego yang bertumpu pada pondasi geneologis mampu bertahan menghadapi intervensi pemerintah Kolonial Belanda; baik ketika pemerintah menerapkan sisrem pemerintahan yang sentralistik dari tahun 1857-1928, maupun setelah menjalankan sistem Marga Stelsel yang berusaha mengintegrasikan dasar geneologis dan teritorial serta melakukan upaya demokratisasi hingga akhir pemerintahan Kolonial 1942 Adapun pengaruh intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap kehidupan punyimbang dalam berbagai aspeknya yaitu: Di bidang politik mereka harus tunduk dan patuh kepada semua kebijakan pemerintah kolonial, tidak lagi memiliki kebebasan dalam memimpin dan mengatur masyarakat adatnya sendiri. Di bidang ekonomi, pendapatan untuk membiayai kegiatan-kegiatan upacara adat semakin berkurang. Di bidang sosial kewibawaan mereka di mata masyarakat adat yang dipimpinnya semakin menurun. Dalam kehidupan budaya dan agama banyak mengalami hambatan dalam pengembangannya, karena sumber-sumber pendanaan banyak berkurang akibat intervensi pemerintah kolonial. Budaya mereka (Begawi Balak) dan pengembangan kesenian tradisional, busana, bahasa lokal yang membutuhkan biaya besar semakin menurun. Ketika ingin menjalankan ibadah haji, mereka tidak bisa melakukannya dengan setiap saat seperti ketika uang mudah diperoleh sebagai punyimbang

The aim of this study is to describe changes from various aspects of local elite life named punyimbang in De Lampongsche Districten. Those changes were related with Netherland Indie Colonial Government intervention which established autonomy policy in 1903 and decentralization policy in 1905, it conducted Marga Stelsel in De Lampongsche Districten. Those changes also performed great effects to the life of punyimbang and in general, to the life of Bumi Ruwa Jurai society until the end of Dutch Colonial Government in1942. This research began with primary and secondary investigations, all of them were using historical research method. The primary source is colonial files from National Files of Republik Indonesia, while the secondary source was found in National Library and several other libraries according to its necessity. This research has important role not only to the local development in autonomy era today but also science world, especially local history. The main conclusion from this research is: First, there is a significant correlation between Netherland Indie Colonial Government policy and the changes of punyimbang’s position and function in De Lampongsche Districten. Second, it was proved that Netherland Indie Colonial Government intervention to punyimbang in De Lampongsche Districten caused great impact to the life of those local elite, especially since the establishment of Marga Stelsel in 1928-1942. Third, the existence of traditional government system called kebuwaian/mego/marga which based on genealogical foundation could overcome the Netherland Indie Colonial Government intervention, not only when the government applied centralistic government system in 1857-1928 but also after the establishment of Marga Stelsel in 1928 which tried to integrate genealogical and territorial base and perform democratization until the end of colonial government in 1942. The effects of Netherland Indie Colonial Government intervention to the life of punyimbang in various aspects are: in political aspect, they must obey all of the colonial government policy, no more freedom to lead and organize their traditional society. In economy aspect, fund raising to support traditional activities were getting harder. In social aspect, their authority among their society was gone. In cultural and religious aspect, there were many challenges caused by the lack of fund. Their culture (Begawi Balak) and the development of traditional art, fashion, local language, which cost lots of money, were sinking. They could not do hajj as easy as before when money was no problem for punyimbang.

Kata Kunci : Sejarah Indonesia,Lampung Awal Abad XX,Punyimbang,Punyimbang, Netherland Indie Colonial, and Marga Stelsel