Distorsi ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa :: Studi kasus di desa Sambirejo Kabupaten Trenggalek

WAHONO, Ariyoga W, Dr. Purwo Santoso, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Studi ini mengupas distorsi ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Sumber Keuangan Daerah, ruang partisipasi masyarakat di level desa terbuka lebar. Namun dalam tataran implementasinya sesuai dengan aturan pelaksananya, ruang partisipasi tersebut disinergiskan dengan kebutuhan pengadmnistrasian, akuntabilitas dan perwujudan demokratisasi di desa yang dikerangkai dalam rasionalisasi birokrasi justru malah membunuh ruang partisipasi sebagai ruang publik di level desa. Untuk itu penelitian ini mengambil setting Desa Sambirejo Kabupaten Trenggalek, pemilihan setting lokasi karena masyarakat sambirejo memperlihatkan kompleksitas pada “pengelolaan” ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD. Kerangka teoritik yang digunakan adalah ruang publik Jurgen Hubermas. Kerangka ini dipilih karena dipandang komprehensif untuk memahami distorsi ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu studi mengkombinasikan tipe diskriptif dan eksploratif, dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data diambil melalui wawancara langsung dengan informan. Penentuan informan dilakukan dengan purposive atau sesuai dengan kebutuhan. Dari penelitian ini didapati bahwa ketersediaan ruang partisipasi dirumuskan dalam mekanisme formal administrasi pemerintahan. Hasilnya tidak menggambarkan kebutuhan dan keinginan senyatanya masyarakat sambirejo karena didasarkan atas rasionalisasi birokrasi sehingga ruang partisipasi masyarakat mengalami pengkerdilan, limitasi dan penutupan apalagi aturan pelaksana di bawah perda justru menjadi anti klimaks keberadaan ruang partisipasi masyarakat. Keinginan untuk melakukan perubahan terhalang oleh mekanisme formal yang sesuai proses merupakan akhir tahapan. Hal tersebut menumbuhkan wacana dan opini masyarakat untuk melakukan perubahan terhadap kegiatan diluar mekanisme formal. Mekanisme informal dimiliki dan mengakar dalam budaya dan tradisi masyarakat. Karena itu maka kemudian melalui forum-forum informal masyarakat menekan pemerintah desa termasuk melakukan penetapn terhadap perubahan kegiatan yang dialokasikan dari ADD. Apalagi dari penelitian ini, didapati adanya ruang interaksi warga dengan pemerintah desa yang dilakukan melalui mekanisme informal sebagai bagian dari tradisi dan budaya masyarakat. Ruang partisipasi informal tersebut kemudian berhasil mensepakati perubahan kegiatan maupun mengelemanis benturan antar warga. Termasuk menyangkut dukungan dan legitimasi didalamnya, atas pelaksanaan kegiatan. Itu juga termasuk strategi pemerintah desa dalam menyingkapi laporan pertanggunjawaban kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan. Dari studi ini dapat diambil pelajaran (lesson learnead) bahwa ruang partisipasi harus mempunyai legitimasi dan dukungan. Hal tersebut dapat diwujudkan jikalau ruang yang ada memungkinkan masyarakat dapat mengakses dan mampu mengagregasi kepentingannya. Untuk itu ruang partisipasi tersebut tidaklah harus dikerangkai dalam ruang interaksi formal namun juga non formal, perluasan tersebut juga harus mencakup mekanisme yang lebih lugas baik terkait masalah administrasi maupun akuntabilitas demi keberhasilan dari pengelolaan ADD di tingkat desa.

This study revealed the society participation distortion in Villages Fund Allocation (VFA) management on the Locals Law No. 04/2006 that rules about The Local Tresury Source. Actually the society, have a space for their participation in village level, but in the implementation, the participation space they have were sinergized with the administration needs, accountabillity, and democratization in the village that was framed in bureaucracy rationalization unfortunately kills the participation space as public space in village level. There for this research were taken in Sambirejo Village Trenggalek Regency. It was choused because of the Sambirejo community shows complexity in managing society participation space in VFA management. The author used public space Theoretical frame by Jurgen Hubermas. It was used because comprehended to understand the society participation distortion in managing VFA. Author also used qualitative research method; it means combined study descriptive and exploration type with observation, interview and documentation technique. Data resources were took from direct interview with the informants. Purposive informants were used or as author needs. From the research were found that the participation space was determined from government formal administration mechanism. Because based on the bureaucracy rationalization the result didn’t describe the needs and aspiration from the Sambirejo community. That’s why the society participation space is limited and closed. Beside it, implementation rules under the Locals law became the anti climax for the society participation space. The needs to reform were blocked by formal mechanism because the process of VFA had been done. It was made the society discourse and opinion grows to reform the activity out side the formal mechanism. Informal mechanism have been owned and already inside the society culture and tradition. That’s why by using society informal forums, they pressure the village government, includes to reform the activity that allocated from the VFA. From the research also found the society interaction with the village government, that was done from the informal mechanism. It was succeded to reform the activity or to limited the society clash. Included the support and legitimation in it. It was also included the strategy of village government in respond the accountability report to Regency Government through the district. From this study can take a conclution that participation space should have legitimation and support. It could be realited if the space were easy to access by the society and capable to agregate their interest. There for, participation space shouldn’t be framed into formal interaction space. Those extension should be include a better mechanism in administration or accountability for the success of managing the VFA.

Kata Kunci : Peraturan Daerah,Alokasi Dana Desa,Distorsi Ruang Partisipasi Masyarakat,distortion, pasticipation space, society and Village Fund Allocation Management