Mendorong dan mengawal otonomi desa :: Studi tentang kebijakan pembaharuan Pemerintahan Desa pasca pemekaran di Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah

SETIAWAN, Agung, AAGN Ari Dwipayana, M.Si

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Membangun daerah mulai dari desa merupakan keniscayaan. Jalan utama untuk mewujudkan desa dengan nasib dan wajah yang lebih baik adalah dengan mendudukan desa sebagai unit pemerintahan yang otonom. Cita -cita otonomi hanya bisa digapai manakala terdapat prakondisi yang mendukungnya. salah satu diantaranya melalui upaya pembaharuan pada level pemerintahan desa sebagai organ dan personifikasi negara. Atas dasar kontruksi semacam itu maka pembaharuan pemerintahan desa karena segi substansinya sebagai organisasi lokal yang menyangga negara harus mendapat prioritas utama. Dalam kondisi pemerintahan desa yang serba lemah, intervensi kebijakan pemerintah supra desa (kabupaten) menjadi kunci pokok untuk mengubah performa dan kinerja pemerintahan desa ke arah yang lebih baik. Upaya untuk mewujudkan kebijakan pembaharuan pemerintahan desa yang membumi dengan konteks lokal semakin terbuka di era otonomi seiring dengan derasnya arus demokratisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, substansi dan kepentingan aktor dalam perumusan kebijakan pembaharuan pemerintahan desa di Kabupaten Seruyan sejak menjadi daerah otonom yakni sejak 2003-2006. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan teknik snow ball (bola salju), observasi dan dokumentasi. Sejatinya perubahan iklim politik yang demokratis merupakan peluang untuk lebih mendekatkan negara kepada masyarakat serta mewujudkan kebijakan pembaharuan pemerintahan desa yang lebih baik. Namun demikian tidak secara otomatis menjadi jaminan bagi perubahan dalam proses, muatan dan kepentingan aktor di daerah. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa sejak menjadi daerah otonom dilihat dari segi proses, muatan dan kepentingan masih belum menunjukkan upaya dari pemerintah kabupaten untuk melakukan pembaharuan pemerintahan desa. Rupa buruk kebijakan pembaharuan pemerintahan desa yang elitis dan teknokratis dapat dipahami bahwa di Kabupaten Seruyan politik kebijakan pembaharuan pemerintahan desa masih bekerja dalam oligarki elit dan kepentingan aktor di tingkat kabupaten. Dengan kata lain gambaran pembaharuan pemerintahan desa justru terhambat oleh berlangsungnya proses politik yang tidak demokratis partisipatif, produk kebijakan yang tidak berangkat dari persoalan dan kebutuhan masyarakat serta lebih mencerminkan praktik politik yang masih berkutat dikubangan kepentingan elit penguasa.

To develop region from village is a certainty. A main way to realize village with better destiny and face is by place village as autonomous government unit. Dream of autonomy can only be achieved when there is supporting precondition. One of them is effort of reformation in village governance level as organ and personification of state. Based on the construction, reformation in village governance should get main priority because of its substantial element as local organization that support s state. In weak village governance condition, intervention of government policy in supra level (regency) is main key to change performance of village governance to better level. Effort to realize policy of village governance reformation rooted in local context is increasingly open in autonomy era following democratization flow. This research aimed to study process, substance and actor interest in formulating village governance reformation policy in Seruyan regency since to be autonomous region (2003-2006). This research used descriptive qualitative analytical method. Data was collected using interview with snow ball technique, observation and documentation. In essence, change in more democratic political climate is opportunity for state to close to people and make better village governance reformation policy. However, it is not automatic to be guarantee for change in process, content and actor interest in region. Important finding of research indicated that since become autonomous regions, process, content and interest aspects still indicated effort of regency government to make village governance reformation. Bad face of elitist and technocratic village governance reformation policy can be understood that in Seruyan regency village governance reformation policy still operate in elite oligarchy and actor interest in regency level. In other word, description of village governance reformation was hampered by undemocratic political process, policy product that did not come from people problem and demand and political practice that more reflected ruler elite interest

Kata Kunci : Otonomi Desa,Kebijakan Pemerintahan Desa,Pembaharuan,policy, village governance reformation