Limitasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) :: Studi tentang limitasi partisipasi masyarakat dalam MUSRENBANG di Kelurahan Nyengseret tahun anggaran 2007

ROMLAH, Nyanyas, AAGN Ari Dwipayana, M.Si

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang sebagai bagian dari proses penyusunan APBD. Selain itu untuk mengetahui pihak mana saja yang terlibat dalam Musrenbang tingkat Kelurahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau juga disebut juga penelitian taksonomik, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Untuk itu penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan menggunakan teknik/instrumen wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain dalam penyusunan strategi dan prioritas APBD dimulai dari penjaringan aspirasi di tingkat Kelurahan melalui forum Musrenbang. Dalam implementasi Musrenbang di Kelurahan Nyengseret belum mencerminkan praktek partisipasi sesungguhnya dari masyarakat. Karena mekanisme yang harus dilalui yakni forum Rembug RW/RT tidak diselenggarakan menjelang musrenbang tingkat kelurahan. Sedangkan dalam pengusulan proyek/kegiatan dalam forum musrenbang tingkat kelurahan hanya mengandalkan aspirasi yang disampaikan para aktor (elit masyarakat seperti Ketua RW/RT). Sehingga usulan tersebut tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.Selain itu pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Nyengseret belum dirasakan pengaruhnya pada sebagian besar masyarakat. Hal ini ditandai dari minimnya informasi dan komunikasi maupun tidak konsistennya berbagai komitmen dan kesepakatan usulan masyarakat dalam musrenbang dengan keputusan pemerintah kota dalam bentuk APBD. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Nyengseret dalam proses penyusunan APBD Kota Bandung Tahun 2007 telah dilakukan melalui musrenbang yang dilaksanakan pada bulan Januari 2006. Meskipun demikian, pelibatan masyarakat dalam musrenbang masih diwarnai oleh berbagai kendala dan hambatan. Informasi yang diterima masyarakat hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Selain itu partisipasi masyarakat juga tereleminasi oleh sistem delegasi, dan program yang boleh diusulkan. Akibatnya keinginan masyarakat untuk menyampaikan usul yang dirasakan benar-benar dibutuhkan, seperti perbaikan jalan kampung, tidak pernah terakomodasi. Faktor lain yang menjadi kendala dalam partisipasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, adaiah prioritas rencana yang dikendalikan oleh dinas atau instansi pemerintah. Meski kadang kala program yang diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat, namun masyarakat tidak pernah diajak terlibat di dalamnya. Informasi yang diperoleh dinilai hanya sepihak. Namun demikian, disisi lain kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya partisipasi dalam musrenbang, juga menjadi kendala tersendiri.

This study purposes to know and identify the form of society participation in the forum of Development Program Conference as a part of Region Budget arrangement process. In addition to know which parties involved in District Development Program Conference. The type of this study is a descriptive study or mentioned as a taxonomic study, that is a study which purposed to explore and clarify about some variables related to unit and issues studied. Because of that, this study uses qualitative method using interview technique/instrument, documentation, and observation. The result found in this study that is in strategy and priority arrangement of region budget is started from filtering aspiration in District Level through the forum of Development Program Conference. The implementation of Development Program Conference in Nyengseret District have not showing the real participation practice yet from society. It because of the mechanism that must been through that is Negotiation Forum in RW/RT , was not been held before Development Program Conference in district level. Besides, the project/activity proposal in District Development Program Conference only relies on aspiration that said by the actor (society elite such as, the head of RW/RT ). So that proposal did not showed the totality of society aspiration. Besides that, the realization of Development Program Conference in Nyengseret District has not being sensed the influence toward society. This is marked from the lack of information and communication and also inconsistency some commitment and agreement of society proposal in Development Program Conference with City Government Decision in form of Region Budget. Society participation in Nyengseret Dictrict in Bandung City Region Budget arrangement process of Year 2007 has been done thorugh Development Program Conference that been held from Januari 2006. Nevertheless, society involvement in Development Program Conference is still colored by some constraint and obstacle. Information that been accepted only known by certain people. In addition, society participation is also eliminated by delegation system, and program which may be proposed. The effect is society wish to say proposal that sensed really needed, such as village road reparation, never been accommodate. Other factors that become constraint in participation to fight society interest, is plan priority which controlled by government instance or official. Although sometimes program that proposed by region official is appropriate to society interest, but society are never asked to involve in these. Information which gained is only valued partly. Nevertheless, in other side, the low of society awareness about the importance of participation in Development Program Conference, is becoming self constraint.

Kata Kunci : Anggaran Publik,APBN,Partisipasi Masyarakat, Society Participation and Development Program Conference