Lubuk Larangan: Modal sosial di tingkat lokal :: Studi tentang Model Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

SALEH, Padli, Drs. Bambang Purwoko, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Pengalaman di berbagai tempat di belahan bumi menunjukkan bahwa modal sosial yang merupakan elemen penting demokrasi komunitarian turut berkontribus i bagi tumbuhnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Keberadaan ”Lubuk Larangan”, misalnya telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitarnya antara lain; sebagai sebuah jaminan sosial (sosial security), tujuan pelestarian (sustainable purpose), memupuk kebersamaan dan kedisiplinan masyarakat serta sebagai alat pencegah konflik. Sehingga menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan “Lubuk Larangan” di Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu Propinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa “Lubuk Larangan” sebagai sebuah nilai lokal di Desa Pulau Aro Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi merupakan modal sosial tingkat lokal dan cerminan demokrasi demokrasi kommunitarian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif yang memanfaatkan instrumen/teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain; bahwa model pengelolaan ”Lubuk Larangan” di Desa Pulau Aro merupakan bentuk demokrasi deliberatif yang merupakan bentuk ekstrem dari demokrasi kommunitarian. Dimana dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan konflik untuk kepentingan bersama selalu memanfaatkan metode dialog, musyawarah dan pengambilan kesepakatan untuk kepentingan warga masyarakat desa secara bersama. Metode dialog, musyawarah dan pengambilan kesepakatan dalam pengelolaan “Lubuk Larangan” dapat terlihat dalam setiap tahapan pengelolaannya mulai dari pembentukan, pencanangan, pelaksanaan hingga panen “Lubuk Larangan”. Dalam rangka mencapai tujuan pembentukan “Lubuk Larangan”, masyarakat Desa Pulau Aro telah mampu merangkai (crafting) nilainilai lokal yang memiliki kearifan, antara lain terlihat dalam aturan-aturan dan sanksi yang berlaku dalam pengelolaan “Lubuk Larangan”. Dari pengelolaan ”Lubuk Larangan” terekam dan tersirat praktek nilai yang berkaitan dengan demokrasi kommunitarian. Nilai dimaksud antara lain partisipasi, penegakan hukum, transparansi dan konsensus. Nilai-nilai tersebut menunjukkan ”Lubuk Larangan” sebagai model governance ala lokal (Indigenous Governance). Dengan demikian terlihat bahwa good governance yang gemanya sangat keras diseluruh dunia dan melahirkan tuntutan untuk melaksanakannya ternyata sudah sejak lama dipraktekkan dalam kehidupan lokal masyarakat kita. Hal ini terlihat dalam model pengelolaan ”Lubuk Larangan” dan juga pada berbagai modal sosial di seluruh bumi nusantara ini. Selain itu upaya membuat desentralisasi dan demokrasi bekerja lebih baik tidak cukup hanya disandarkan pada kebijakan yang demokratis (akuntabel, responsif dan partisipatif) , komitmen elit lokal atau capacity buliding bagi pemerintah daerah, melainkan juga harus digerakkan oleh modal sosial dalam sektor masyarakat sipil. Tinggal lagi bagaimana modal sosial dibangkitkan dan ditingkatkan lagi dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Many experiences in the world suggested that social capital which is crucial element of communitarian democracy, contributes for the development of better governance management. The existence of “Lubuk Larangan”, for instance, it gives many benefits for social community, such as: act as a social security, sustainable purpose, enhance solidarity and discipline of community and instrument used to avoid conflict. Thus, it is interesting know more about how is the model of “Lubuk Larangan” management in Pulau Aro village-Tabir Ulu sub district of Jambi Province. This study aims to prove that “Lubuk Larangan”as a local value in Pulau Aro village-Tabir Ulu sub district of Jambi Province, is a social capital in local area and representation of communitarian democracy. This study is an explorative qualitative study using techniques of interview, observation and documentation. The results obtained in this study suggested that model of Lubuk Larangan” management in Pulau Aro village is a form of deliberative democracy which also an extreme form of communitarian democracy; where in the decision making and conflict management for community purpose, it is always uses dialog, discussion, and agreement in collective for village community importance. Methods of dialog, discussion and agreement in “Lubuk Larangan” management can be seen from every its management stages, started from construction, founding, operation, until harvest of “Lubuk Larangan”. In order to achieve the objective of “Lubuk Larangan” development, people of Pulau Aro village was able crafting local values which contain wisdom, for example in many orders and punishments prevailed in “Lubuk Larangan” management. From “Lubuk Larangan” management, there are seen and manifested practical values which correlated with communitarian democracy. The values mentioned such as participation, law implementation, transparence and consensus. Those values show “Lubuk Larangan” as a model of indigenous governance. Thus, it can be seen that “Lubuk Larangan” which loudly sounded in whole world and brings duty to practice actually was applied since long time ago by our local community. This can be found in the model of “Lubuk Larangan” management and many social aspects in this country. Besides that, efforts to make decentralization and democracy works effectively are not merely rely on democratic policies (accountable, responsive and participative), local elite commitment or capacity building for local government, but also rely on social capital in civil community sector. Now, it just depend on us how to erect and improve social capital in order to achieve better prosperity for social.

Kata Kunci : Demokrasi Komunitarian,Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Social capital, Communitarian democracy, “Lubuk Larangan”