Pelibatan partisipasi publik: Perspektif pemerintah :: Studi proses penyusunan dan legislasi Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara

KUSNADI, Daden, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Latar belakang penelitian ini, yang mengambil tema “Pelibatan Partisipasi Publik : Perspektif Pemerintah (Studi Proses Penyusunan dan Legislasi Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara)” adalah adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih desentralisasi dan demokratis dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut menuntut adanya peran pemerintah daerah dalam melibatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pembuatan dan legislasi kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah pelibatan partisipasi publik : perspektif pemerintah dalam proses penyusunan dan legislasi peraturan daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara. Sehubungan dengan hal itu, maka indikator yang digunakan yaitu bentuk – bentuk partisipasi, sarana yang digunakan dan tingkat kedalaman pelibatan partisipasi publik dalam penyusunan dan legislasi peraturan daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara. Penelitian ini, menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan maksud untuk menggambarkan atau mendiskripsikan suatu fenomena tertentu yang tengah terjadi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelaahan dokumentasi yang relevan dengan tema penelitian. Berdasarkan data dan informasi hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara pelibatan partisipasi publik di Jawa Barat dilakukan melalui bentuk forum dengar pendapat dan penyampaian aspirasi. Dengan kata lain, pelibatan partisipasi publik baru sebatas diundang dan hadir dalam proses penyusunan dan legislasi peraturan daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara, sebagai pihak yang diminta informasi. Sementara dalam proses pengambilan keputusan, ditentukan oleh rapat internal panitia khusus yang dibentuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, Dalam upaya meningkatkan pelibatan partisipasi publik di Jawa Barat masih diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui penerbitan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur mengenai partisipasi publik dalam pembuatan peraturan daerah sesuai karakteristik masyarakat Jawa Barat. Selain itu, diperlukan adanya inventarisasi berbagai kelompok kepentingan yang ada dan melibatkan berbagai tokoh yang telah diakui untuk memperkuat posisi tawar Pemerintah Provinsi dalam pembuatan peraturan daerah.

This research concentrated on “Involving Public Participation : Goverment Perspective (A Case Study on the Process of Arranging Regional Regulation about Space Utilization Management in Northern Bandung District)”. The research background was the establishment of constitution number 32 (2004) about regional governance as a substitution of constitution number 22 (1999) that initiated the transformation of regional governance administration into a more decentralized and democratic direction. This circumstance required the role of regional government to involve public participation in the administration of regional government. It included the participation of arranging regional policy in the form of regional regulation. Based on the research background, the problem formulation of this research is “How involving publik participation : government perspective to arrange regional regulation about space utilization management in northern Bandung district?” Accordingly, several indicators that would be assessed in the course of public participation involvement in arranging regional regulation about space utilization management in northern Bandung district were forms of participation, means of participation, and intensity of participation. This research applied qualitative descriptive methodology. It aimed to picture and describe a particular phenomenon that actually happened. The research data gathering technique covered interview and document analysis. Based on the data and the results of this research, it could be inferred that the process of arrangement and discussion of the regional regulation master plan about West Java public participation in space utilization management in northern Bandung district was carried out through discussion and aspiration forum. In other words, the involvement of public participation in the process of arranging regional regulation about space utilization management in northern Bandung district was merely an invitation as information source. Meanwhile, the process of decisionmaking was determined by internal committee convention that was formed by the house of representatives of West Java province. Therefore, in order to increase the involvement of West Java public participation, it is necessary to provide further coordination by establishing regional regulation that specifically controls public participation in arranging regional regulation in accordance with the characteristics of West Java society. Besides, the government of West Java province is required to identify a number of relevant associations and involve numerous prominent figures to strengthen the unbiased position of the regional government in regional lawmaking procedure.

Kata Kunci : Peraturan Daerah,Partisipasi Publik,Public Participation, Province Government, Regional Regulation