Dinamika penyelenggaraan pelayanan perijinan :: Studi tentang penerapan konsep Citizen's Charter di Kabupaten Pasuruan

HARRIS, Ridwan, Drs. Bambang Purwoko, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Praktek penyelenggaraan pelayanan perijinan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan masih dirasakan belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan warga. Meskipun pemerintah daerah telah berulang kali melakukan perubahan kebijakan, tetapi hasilnya dianggap masih belum maksimal.Berdasarkan kenyataan itulah kemudian, tulisan ini mencoba untuk mengkaji kemungkinan pendekatan lain yang lebih partisipatif dan mampu dijalankan dengan efektif demi tercapainya manajemen pelayanan publik yang ideal. Penelitian ini berangkat dari pemikiran peneliti mengenai kelebihan sistem pelayanan publik berbasis citizenship yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan lebih maksimal, efektif dan partisipatif. Namun untuk menerapkan hal ini, diperlukan berbagai kesiapan berbagai unsur yang menjadi pilar utama konsep ini serta pembelajaran dari dari sistem pelayanan yang pernah dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif yakni metode yang terfokus pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan bertitik tolak pada paradigma fenomenologis yang obyektifitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu dengan tujuan mendapatkan pandangan baru tentang suatu konsep atau gejala tertentu. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam penentuan responden, digunakan metode purposive sampling. Berdasarkan tinjauan tingkat kelayakan yang telah ditetapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi citizen’s charter yang selama ini dianggap sebagai konsep pemberdayaan masyararakat dalam rangka pencapaian kualitas layanan publik yang partisipatif, pada saat ini belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya respon dari kalagan politisi maupun birokrasi dalam upaya perbaikan layanan publik ataupun penerapan konsep ini. Adanya keinginan atau komitmen untuk mengadopsi perbaikan pelayanan yang datang dari pimpinan saja, belum cukup untuk dapat menerapkan konsep ini. Perlu dukungan penuh dari berbagai fihak baik secara politis, birokratis maupun masyarakat setempat sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.

The implementation of public service dealing with license that all this time has been done in Pasuruan Regency does not really fulfill the people’s needs. Even though the local government has changes the policy many times but it is not has expected based on the fact. This research is trying to applied another approach which is more participative and which is able to be run effectively to reach an ideal public service management. This research is triggered from the research thought dealing with the advantages citizenship based public service system which is put people as the main focus in running the public service in order to serve maximum effective and participative service. To apply this, some preparations are needed from various elements which become the main pillar of this concept. In the same as the process of learning the service system which has been done. The method used in this research is qualitative research with explorative approach in which it focuses on problem solving in recent time and steps on objective phenomenological paradigm built on pattern dealing with certain situation aiming to get new perception about a certain concept or phenomenon. Some data collecting technique in this research are observation, interview and documentation. In determining respondent, purposive sampling is used. Based on determined feasibility, the result of the research shows that citizenship concept which is considered as the empowerment power to reach qualified participative public service, which cannot be wholly applied. It is seen by the less response from both politicians and bureaucrats in improving public service and applying this concept. The willingness and commitment to adopt a better service improved from the top management is not enough to apply this concept. It needs full support politically and bureaucratically from local people to apply the policy.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Pelayanan Perijinan,Citizenship, dynamics, public service dealing with license, citizenship, feasibility. participation