Reformasi kelembagaan daerah :: Studi tentang penataan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

FERIZALDY, Dra. Ratnawati, SU

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Kelembagaan Sekretariat Daerah dibentuk bertujuan untuk mengatur dan mengelola administrasi dan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Karena fungsinya tersebut, maka Sekretariat Daerah seharusnya menjadi lembaga yang fokus pada tugas dan fungsi administratif saja untuk mendukung efektivitas dan efisiensi. Struktur organisasi semestinya dapat menggambarkan hubungan antar satuan organisasi, kewenangan, tugas dan fungsinya yang disusun secara spesifik dan spesialis. Tumpang tindih atau duplikasi penyelenggara kegiatan, saling lepas tanggung jawab, dan ego sektoral masih menjadi fenomena yang dapat ditemui, hal ini terjadi karena tidak tegasnya penentuan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Sekretariat Daerah. Oleh karena itu penelitian ini dirasa penting untuk mengkaji tentang struktur organisasi Sekretariat Daerah, dengan fokus tujuan organisasi, pengelompokan pekerjaan dan pembagian kerja antar satuan organisasi Sekretariat Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis diskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai nara sumber (informan) yaitu para pejabat yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, sedangkan data sekunder melalui telaahan dokumen yang berkenaan dengan kelembagaan Sekretariat Daerah, baik berupa peraturan perundangan maupun hasil penelitian dan tulisan yang relevan. Hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Sekretariat Daerah sejak terbentuknya belum pernah memiliki visi dan misi. Hal tersebut disebabkan Sekretariat Daerah hanya mempedomani visi dan misi Kabupaten Natuna yang tertuang dalam RPJM. Pada tataran implementasinya menimbulkan pengelompokan bidang pekerjaan yang tidak sejenis dan pembagian kerja yang tidak seimbang, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan, tugas dan fungsi antara satuan organisasi dengan satuan organisasi lainnya. Tumpang tindih tidak saja berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi, tetapi juga menyulitkan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan, serta memberikan efek psikologis bagi pejabat yang tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pejabat lain. Keadaan tersebut terjadi karena sebelum dilakukan penataan tidak didahului analisis kemampuan, kebutuhan dan beban kerja. Oleh karena itu penulis mengusulkan dilakukan penataan ulang terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, dengan cara menyusun visi dan misi organisasi, pengelompokan bidang kerja sesuai dengan jenis atau sifat pekerjaan dan pembagian kerja yang lebih merata dan spesifik. Dengan demikian prinsip proporsionalitas dan propesionalitas dapat terimplementasikan dalam struktur Organisasi Sekretariat Daerah.

Regional Secretariat Institutional purposed to organize and manage administration and resources in attempt to achieve development goals. Related to its function, thus Regional Secretariat should support the effectiveness and efficiency. Organizational structure must represent relationship among organizational division, authority, task and function which specifically and specially arranged. Overlapping or duplicating role held by the operator of activity, irresponsibility, and egocentric are still become common phenomenon, this is happened due to unclear determining authority, task and function of each organizational division in Regional Secretariat. Hence, the study considered important for reviewing Regional Secretariat organization structure focused in organizational objective, task classification and distribution among organizational division of Regional Secretariat. The study is descriptive qualitative research. Data gathered from interview of structural occupation official within Regional Secretariat of Kabupaten Natuna, as well as direct observation to the study object. In addition, secondary data is obtained from document review concerned with Regional Secretariat institutional, either in form of provisions or relevant paper. The result shows that Regional Secretariat has not been had a vision and mission. This due to Regional Secretariat which merely oriented to vision and mission of Kabupaten Natuna stated in RPJM. In the implementation, this yielded classification of different tasks and unequal distribution, thus there is overlapping on authority, task and function among organizational divisions. This overlap is not only has implication for effectiveness and efficiency, but also for determining who in charge of activity, as well as giving rise psychological effect for officials whose functional is conducted by other official. This condition happened because previously there is no analysis on competence, necessary and charge. Therefore, the author propose a restructuralization towards Regional Secretariat of Kabupaten Natuna, through establishing organizational vision and mission, functional and task classification, as well as more specific task division. Hence, proportional and professional tenet can be implemented within Regional Secretariat Organization structure

Kata Kunci : Reformasi Kelembagaan Daerah,Struktur Organisasi,Reform, Organization Structure Arrangement, Task Classification and Distribution